WahanaNews - Sulut | Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Utara (Sulut) terus melakukan akselerasi menurunkan stunting hingga 12 persen di akhir tahun.
"Program penurunan stunting jalan terus, tim percepatan penurunan stunting akan lebih massif lagi menggelar acara di kabupaten dan kota," ujar Wakil Gubernur (Wagub) Sulut, Steven Kandouw di Manado, dikutip Sabtu (25/3/2023).
Baca Juga:
Gubernur Sulut Olly Dondokambey Resmikan Gedung PWI di Manado
Wagub Kandouw yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting mengatakan, secara 'de facto' terjadi penurunan, akan tetapi prevalensinya masih ada.
"Kita akan melaksanakan kegiatan secara bersama di Kabupaten Bolaang Mongondow dalam bentuk Safari Stunting," ungkapnya.
Wagub juga mengatakan, upaya penurunan stunting pada tahun ini akan lebih bagus lagi dibanding tahun kemarin.
Baca Juga:
Pemprov Sulut Harap Penyaluran Bantuan Beras Presiden Jokowi Tepat Sasaran
"Pak Presiden selalu memonitor dua hal dalam setiap rapat koordinasi yaitu inflasi dan stunting. Kita tidak boleh lalai, BBKBN akan terus berkoordinasi tentang upaya penurunan stunting," tegasnya.
Sementara, Kepala BKKBN Perwakilan Sulut, Diano T Tandaju mengatakan, sinergitas dengan pemerintah provinsi dalam penurunan angka stunting di daerah terus terbangun dan berjalan bersinergi.
"Kami gembira atas dukungan wakil gubernur, asisten dan teman-teman di provinsi, harapan kami acara yang dikemas dalam Safari Stunting itu berdampak pada penurunan stunting di daerah ini," ungkapnya.
Safari Stunting pun, kata dia, akan diawali dari Kabupaten Bolaang Mongondow Timur karena di daerah tersebut kenaikannya di tahun 2022 sebesar 30 persen, setelah itu di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dan provinsi.
"Ke depan kami berharap angka stunting Sulut boleh turun cepat menyaingi Bali yang sudah 14 persen. Kami juga optimistis ikut bergabungnya TNI untuk membantu di akhir tahun 2023 angka stunting Sulut mencapai 12 persen," jelasnya.
Diketahui, angka stunting provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut, sebagaimana hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 sebesar 20,5 persen.[mga]
