"Yang bersangkutan ditahan untuk kepentingan penyidikan," kata Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut), Zein Yusri Munggaran di Manado, Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan tersangka, CK diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi penyaluran bantuan dana siap pakai bagi korban bencana erupsi Gunung Ruang.

“Penahanan dilakukan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah,” katanya.

Sebelumnya, Kejati Sulut telah menetapkan dan menahan sejumlah tersangka lain, yakni DDK (Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sitaro), EBO (mantan Bupati Sitaro), DT (pihak swasta), serta JMS selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Sitaro.

Perkara ini bermula dari bencana erupsi Gunung Ruang pada 17 April 2024, yang kemudian direspons Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan mengucurkan dana bantuan sebesar Rp35,71 miliar untuk 1.950 korban.

Dalam proses penyaluran, JMS diduga menunjuk enam toko material untuk penyediaan bahan bangunan yang terkait dengan pihak swasta DT, meskipun toko tersebut bukan bergerak di bidang material bangunan.

Selain itu, JMS juga diduga menahan rekening penerima bantuan serta menunda penyaluran dana, padahal bantuan seharusnya disalurkan secara langsung kepada penerima melalui mekanisme “by name by address”.

Sementara itu, EBO selaku mantan penjabat bupati diduga membiarkan terjadinya penundaan pencairan meskipun telah ada peringatan dari BNPB.

DDK juga diduga tidak menerbitkan petunjuk teknis penyaluran bantuan, tidak menetapkan daftar penerima secara jelas, serta tidak menyusun laporan pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Akibat perbuatan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp22,77 miliar berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara.

Para tersangka dijerat dengan Pasal 403 atau Pasal 404 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kali ini kami melakukan pelatihan perpajakan seperti aktivasi dan Kode Otorisasi (KO) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada UMKM binaan PLN di Sulut," kata General Manager PLN UID Suluttenggo, Usman Bangun, di Manado, Kamis (30/4/2026).

Dia mengatakan sebanyak 36 UMKM binaan PLN diberi pelatihan bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan dan memastikan para pelaku usaha dapat memenuhi kewajiban administrasi negara secara digital dengan lebih mudah dan transparan.

Usman mengatakan bahwa program ini merupakan bentuk pendampingan end-to-end yang diberikan PLN kepada mitra binaannya.

Menurutnya, UMKM tidak hanya perlu dibantu dari sisi modal dan pemasaran, tetapi juga harus melek terhadap administrasi hukum dan perpajakan.

"Kami ingin UMKM binaan PLN benar-benar naik kelas. Salah satu syarat mutlak menjadi perusahaan yang profesional adalah ketaatan dan tertib administrasi perpajakan," ujarnya.

PLN memfasilitasi para pelaku usaha agar mampu mengelola pelaporan pajak secara mandiri melalui aplikasi digital. Jika administrasin rapi, akses terhadap pengembangan bisnis akan terbuka lebih lebar, ujarnya lagi.

Dia menambahkan bahwa kolaborasi dengan DJP adalah langkah strategis untuk menciptakan ekosistem UMKM yang tangguh dan berkontribusi nyata bagi perekonomian daerah.

Selain edukasi perpajakan, PLN juga memperkenalkan solusi digital untuk mendukung operasional bisnis UMKM melalui sosialisasi produk layanan ICONPLUS (ICONNET).

Layanan internet broadband ini diharapkan dapat menjadi infrastruktur utama bagi UMKM dalam melakukan pemasaran digital (digital marketing).

Manager Komunikasi PT PLN UID Suluttenggo, Noven Koropit, menekankan bahwa PLN akan terus memantau perkembangan UMKM pascapelatihan ini untuk memastikan setiap mitra binaan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapat secara efektif.

PLN menghadirkan narasumber ahli dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara. Materi difokuskan pada pemanfaatan teknologi terkini melalui aplikasi Cortex, sebuah sistem perpajakan terintegrasi, serta tata cara pengaktifan Kode Otorisasi untuk pelaporan SPT Tahunan.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Pertumbuhan ekonomi Sulut yang mencapai 5,66 persen berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional," kata Gubernur Yulius di Manado, Senin (27/4/2026).

Beberapa capaian indikator ekonomi lainnya, lanjut Gubernur, adalah investasi yang masuk sepanjang tahun lalu.

"Total investasi kita yang masuk mencapai Rp10,2 triliun, dengan kontribusi investasi asing atau Penanaman Modal Asing sebesar Rp4,1 triliun," ujarnya.

Di tahun lalu, kata Gubernur, pemerintah daerah telah menetapkan upah minimum provinsi sebesar Rp4 juta, di mana angka tersebut menempatkan provinsi ujung utara Sulawesi tersebut nomor tiga UMP tertinggi setelah Jakarta dan Bekasi.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulut mencapai 76,32, angka tersebut didukung dimensi umur panjang dan hidup sehat sebesar 74,2.

"Kami juga memberikan apresiasi bagi Komisi IX yang juga pada beberapa waktu lalu ikut mendampingi sehingga Sulut boleh meraih penghargaan di bidang kesehatan," katanya menambahkan.

Gubernur menambahkan, luas wilayah daratan Sulut sebesar 14.488 kilometer persegi, dan terdiri dari 382 pulau, serta jumlah penduduk mencapai 2.772.440 jiwa.

Di Sulut juga terdapat tiga suku besar yaitu Suku Minahasa, Suku Bolaang Mongondow dan Suku Sangihe Talaud yang menempati tiga kabupaten kepulauan.

Dialog kunjungan kerja reses Komisi VII ke Kota Manado dihadiri Wakil Ketua Komisi Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Wakil Ketua Chusnunia Chalim bersama anggota, mitra perwakilan kementerian terkait, Dirut LKBN Antara Benny Siga Butarbutar, pimpinan RRI dan TVRI, serta jajaran pejabat pemerintah pusat provinsi.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Hal ini ditunjukkan melalui sinergi bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara dalam menjaga kelestarian Cagar Alam Panua yang dilintasi jalur transmisi Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Marisa–Moutong di Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo.

Pembangunan jalur transmisi sepanjang ±1,05 kilometer tersebut melintasi sebagian kecil kawasan konservasi, dengan lebar bentangan sekitar 20 meter dan total area terdampak kurang lebih 3,8 hektare.

Seluruh proses pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta perlindungan ekosistem.

Sebagai bentuk komitmen, PLN bersama BKSDA Sulawesi Utara telah menyusun Rencana Pelaksanaan Program (RPP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 sebagai acuan pelaksanaan kegiatan. 

Program tersebut mencakup perlindungan dan pengamanan kawasan, pelestarian serta peningkatan populasi flora dan fauna, hingga monitoring dan evaluasi secara berkala.

General Manager PLN UIP Sulawesi, I Gusti Made Aditya San Adinatha, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan harus berjalan seiring dengan upaya pelestarian lingkungan. 

“PLN berkomitmen menghadirkan pembangunan ketenagalistrikan yang selaras dengan pelestarian lingkungan. Melalui sinergi dengan BKSDA, kami memastikan setiap tahapan proyek berjalan sesuai dengan prinsip konservasi,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Balai KSDA Sulawesi Utara, Danny H Pattipeilohy, S.Pi., M.Si., mengapresiasi langkah PLN dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian. 

“Kami melihat adanya komitmen dari PLN dalam memastikan pembangunan tetap memperhatikan perlindungan kawasan konservasi. Ke depan, kerjasama ini diharapkan terus berlanjut dan memberikan manfaat bagi ekosistem maupun masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, PLN UIP Sulawesi juga melibatkan masyarakat sekitar melalui dukungan terhadap kegiatan ekonomi produktif serta partisipasi aktif dalam menjaga kawasan. 

Upaya ini diharapkan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

[Redaktur: Sobar Bahtiar]

Kegiatan ini berlangsung selama sepekan, mulai 2 hingga 9 September 2025, dan menyasar generasi muda Sulawesi Tengah, khususnya siswa SMK, untuk dibekali dengan keterampilan konversi motor konvensional menjadi motor listrik sebagai dukungan terhadap target nasional Net Zero Emission (NZE).

Kegiatan yang diikuti oleh 47 peserta dari SMKN 3 Palu, SMKN 6 Palu, dan SMK Bina Potensi Palu ini melibatkan praktik langsung menggunakan 5 paket unit konversi, terdiri dari baterai, dinamo, controller dan peralatan lainnya. Sebanyak 3 unit motor bebek konvensional digunakan dalam pelatihan konversi, serta 3 unit laptop diberikan untuk menunjang proses pembelajaran berbasis teknologi.

Pihak sekolah mengapresiasi langkah PLN dalam mendorong keterlibatan siswa secara aktif dalam ekosistem energi baru. Perwakilan SMKN 3 Palu, Hamka, menyampaikan bahwa kegiatan ini sangat relevan dengan kebutuhan keterampilan industri saat ini.

“Kami berterima kasih kepada PLN UID Suluttenggo karena telah mendukung kegiatan kami. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam bidang elektronika, khususnya kemampuan mengkonversi motor konvensional menjadi motor listrik,” ungkapnya.

Pelatihan ini juga menjadi perhatian khusus dari jajaran manajemen PLN. General Manager PLN UID Suluttenggo, Usman, menilai bahwa keterlibatan generasi muda dalam transisi energi harus dimulai sejak dini melalui pendekatan yang terintegrasi antara dunia pendidikan dan industri.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Acara yang berlangsung di Kantor Bupati Morowali Utara ini dihadiri Direktur Manajemen Pembangkitan dan General Manager PLN, kepala daerah dari empat kabupaten (Morowali Utara, Morowali, Poso, dan Tojo Una-Una), serta berbagai pemangku kepentingan.

Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memastikan keandalan listrik sebagai penopang pertumbuhan investasi di kawasan tersebut.

Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, menyampaikan apresiasi tinggi kepada PLN atas dukungan dan kerja sama dalam meningkatkan keandalan listrik di empat kabupaten.

“Kebutuhan listrik adalah kebutuhan esensial bagi masyarakat dan dunia investasi. Alhamdulillah, berkat dukungan dan kerja sama dengan PLN, sistem kelistrikan di Morowali semakin andal. Beberapa desa yang sebelumnya belum teraliri listrik kini sudah menikmati terang hingga ke wilayah terpencil. Hal ini sangat menggembirakan,” ujar Delis.

Delis menambahkan bahwa Rakor ini menjadi wadah dialog antara pemerintah dan PLN untuk memastikan ketersediaan listrik yang dapat menunjang kebutuhan masyarakat sekaligus meningkatkan investasi.

“Hadirnya investasi akan menggerakkan perekonomian rakyat di wilayah investasi tersebut. Keandalan listrik menjadi faktor utama penunjang iklim investasi. Dengan listrik yang stabil dan memadai, pertumbuhan ekonomi dan investasi akan semakin baik,” tegasnya.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Suluttenggo, Usman Bangun, menegaskan komitmen PLN dalam mendukung pertumbuhan investasi di Sulawesi Tengah.

“PLN UID Suluttenggo berkomitmen mendukung pembangunan infrastruktur kelistrikan bagi pelanggan industri yang berinvestasi di Sulawesi Tengah. Keandalan listrik adalah kunci pertumbuhan ekonomi. PLN siap memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus dunia usaha dengan pasokan listrik yang andal,” jelas Usman.

Sistem kelistrikan di Sulawesi Tengah terus kami tingkatkan keandalannya. Kami berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik, agar para investor merasa yakin dan nyaman untuk menanamkan modalnya di sini. Dengan begitu, lapangan kerja akan terbuka dan perekonomian masyarakat juga ikut meningkat," tambahnya.

Rapat kordimasi ini turut dihadiri anggota DPD RI asal Sulawesi Tengah Ny. Febriyanthi Hongkiriwang yang dalam sambutuannya ia menyampaikan apresiasi kepada PLN yang sudah bekerja keras khususnya di Morowali Utara sehingga SUTT 2 line sudah selesai.

Rangkaian acara ditutup dengan penyerahan plakat penghargaan dari PLN kepada kepala daerah.

Dengan beroperasinya SUTT, PLN memastikan sistem kelistrikan di Morowali Utara, Morowali, Poso, dan Tojo Una-Una semakin andal, guna mendukung pertumbuhan investasi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya subduksi lempeng Laut Maluku," kata Daryono dalam laporan yang dibagikan dalam grup percakapan 'BMKG dan Stakeholder' di Manado, Senin (18/8/2025).

Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault).

Dia mengatakan, gempa bumi tersebut berdampak dan dirasakan di daerah Manado dan Bitung dengan skala intensitas III MMI (getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu).

Sementara, dari hasil pemodelan menunjukkan bahwa gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami. T

Setelah gempa, hingga pukul 17.30 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya tiga aktivitas gempa bumi susulan (aftershock) dengan magnitudo terbesar M4.0.

Dia berharap, masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa.

Warga juga diharapkan memeriksa dan memastikan bangunan tempat tinggal cukup tahan gempa ataupun tidak ada kerusakan akibat getaran gempa yang membahayakan kestabilan bangunan sebelum kembali ke dalam rumah.

Dia juga berharap memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi.

Dari Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5.0.

Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,06° LU ; 125,56° BT, atau tepatnya berlokasi di laut pada jarak 64 kilometer arah tenggara Kota Bitung, Sulawesi Utara pada kedalaman 42 kilometer.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Sulawesi Utara memiliki modal sosial dan ekonomi yang kuat untuk mengadopsi prinsip-prinsip Soemitronomics," kata Burhanuddin, di dalam kegiatan Seminar Nasional tahun 2025 yang mengangkat tema ”Soemitronomics – Mewujudkan Ekonomi Indonesia yang Tangguh dan Inklusif di Sulawesi Utara”, di Manado, Jumat (15/8/2025).

Dia memberikan pandangan bahwa Soemitronomics merupakan konsep yang menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Dengan memadukan hilirisasi, penguatan UMKM, digitalisasi inklusif, dan tata kelola ekonomi yang transparan, provinsi ini bisa menjadi model bagi pembangunan ekonomi daerah lain di Indonesia

Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang diwakili oleh Kepala Biro Perekonomian Sulawesi Utara Reza Dotulung, menyampaikan apresiasi atas inisiatif BI dan ISEI yang telah mengangkat tema strategis ini.

Pemerintah Provinsi menempatkan Sulawesi Utara sebagai pusat pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia melalui tiga prioritas utama yakni memperkuat hilirisasi komoditas unggulan, mengembangkan konektivitas perdagangan internasional, dan mendorong ekonomi digital yang inklusif.

"Kegiatan ini sejalan dengan visi Gubernur untuk menjadikan Sulawesi Utara sebagai pintu gerbang utama ekspor-impor ke negara-negara Pasifik, sekaligus menciptakan lapangan kerja yang merata di seluruh wilayah,” tuturnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Pendaftaran merek penting dilakukan agar tidak didahului pihak lain yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha maupun UMKM," kata Kakanwil Kemenkum Kurniaman pada acara penyerahan sertifikat merek dan sertifikat penghargaan kekayaan intelektual pelaku usaha dan UMKM di Manado, Jumat (15/8/2025).

Dia mengatakan, resertifikasi diberikan kepada pusat perbelanjaan yang berkomitmen menjaga dan memperdagangkan produk-produk asli yang tidak melanggar hak kekayaan intelektual.

Hal ini sekaligus sebagai bentuk penghargaan kepada pelaku usaha yang taat hukum dalam mendukung kemajuan serta perlindungan produk dalam negeri.

"Sertifikat resertifikasi ini berlaku selama satu tahun sejak diterbitkan oleh Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual," katanya menambahkan.

Sebanyak enam sertifikat yang diserahkan, yaitu Resertifikasi Pusat Perbelanjaan Fresh Mart Paniki, Roberta Manado, Grand Hardware Manado, serta Sertifikat Merek Pork Kitchen, KV Clean, dan Cakalang Crunchy.

Penyerahan sertifikat oleh Kanwil Kemenkum Sulut tersebut dalam rangkaian pameran layanan publik yang digelar di Manado Bay, Kawasan Mega Mas.

Selain Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, Kurniaman Telaumbanua,

Wali Kota Manado, Andrei Angouw juga ikut menyerahkan sertifikat merek kepada pelaku usaha dan UMKM di Kota Manado.

Kurniaman mengatakan, perlindungan merek tidak hanya berfungsi mencegah pembajakan atau pemalsuan produk, namun juga memberikan kepastian hukum dan eksklusivitas bagi pemilik usaha.

Dalam pusaran kompetisi global, merek menjadi representasi identitas dan kualitas produk yang dipercaya oleh konsumen dan perlindungan merek di Indonesia telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis sejak tahun 2016.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Hari ini, Selasa (12/8/2025) komitmen tersebut diwujudkan dengan beroperasinya listrik selama 24 jam penuh di Pulau Gangga dan Pulau Talise, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara.

Momen ini merupakan sebuah pencapaian yang telah lama dinantikan oleh masyarakat setempat.

Sebelumnya, masyarakat di Gangga dan Pulau Talise hanya dapat menikmati listrik selama 12 jam per hari. Kondisi ini sering kali menjadi kendala bagi aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dengan beroperasinya listrik 24 jam, PLN berharap dapat meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang baru bagi kemajuan daerah.

Peresmian layanan kelistrikan 24 jam nyala ini turut dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur serta Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara yang hadir secara daring melalui saluran video conference, serta perwakilan pemerintah daerah dan masyarakat Pulau Gangga dan Pulau Talise.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Gorontalo, Usman Bangun, mengungkapkan bahwa penyalaan listrik 24 jam ini akan memberikan dampak signifikan bagi warga.

“Dengan listrik yang kini tersedia 24 jam, aktivitas ekonomi seperti usaha perikanan, perdagangan, serta sektor pendidikan dan kesehatan akan berjalan lebih optimal. Kami berharap hal ini menjadi pendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat,” ujar Usman.

"Hari ini, mimpi masyarakat di Pulau Gangga dan Talise untuk menikmati listrik tanpa henti akhirnya terwujud, ini adalah bukti nyata dari komitmen kami untuk memastikan tidak ada lagi wilayah yang tertinggal dalam hal akses energi. Kami yakin, listrik 24 jam akan menjadi motor penggerak ekonomi lokal, mendorong sektor pariwisata, perikanan, dan pendidikan," tambah Usman.

Peningkatan layanan ini tidak lepas dari upaya PLN dalam membangun dan meningkatkan infrastruktur kelistrikan di pulau tersebut. PLN telah melakukan penambahan kapasitas pembangkit listrik, penggantian jaringan distribusi yang lebih andal, hingga penambahan gardu distribusi.

Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus, menegaskan bahwa pemerintah daerah telah berkolaborasi Bersama dengan PLN untuk menghadirkan layanan listrik secara penuh yaitu 24 jam untuk kedua pulau yang terletak di wilayah Minahasa Utara ini.

“Hari ini kita menyaksikan proses peningkatan layanan listrik 24 jam untuk Pulau Gangga dan Talise, saya sudah janji sebelum 17 Agustus 2025 semuanya sudah menyala dan ternyata hari ini sudah terealisasikan. Dengan menyalanya dua pulau ini, menunjukan bahwa pemerataan Pembangunan bukan sekedar slogan, melainkan kenyataan yang dapat dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Yulius.

Gubernur mengapresiasi kolaborasi PLN dan Pemerintah Daerah Sulawesi Utara dalam merealisasikan program ini yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kedua pulau ini akan menjadi terang benderang, membuka kesempatan bagi anak-anak untuk belajar tanpa dibatasi waktu, dan aktivitas perekonomian akan meningkat,” tambah Yulius.

Ebenheazer Kadimateng, salah satu warga setempat menyambut baik peningkatan layanan ini. "Kami sangat senang dan berterima kasih kepada Pemerintah dan PLN. Sebelumnya, listrik hanya nyala 12 jam, namun sekarang sudah 24 jam penuh. Ini sangat membantu kami, terutama bagi anak-anak dalam proses belajar dan bagi pelaku usaha kecil yang membutuhkan listrik sepanjang waktu,” ungkap Ebenheazer.

Dengan menyalanya listrik selama 24 jam, PLN mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas ini dengan bijak. PLN juga terus berupaya untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik dan menjangkau lebih banyak wilayah terpencil di Indonesia.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Jumlah rekening simpanan di Sulawesi Utara yang dijamin penuh per 31 Maret 2025 mencapai total 99,97 persen dari total rekening atau sebanyak 4,75 juta rekening," kata Kepala Kantor Perwakilan LPS III Fuad Zaen, di Manado, Selasa (6/5/2025).

Dia mengatakan besar cakupan penjaminan tersebut menunjukkan bahwa nilai simpanan yang dijamin sebanyak Rp2 miliar per nasabah per bank masih sesuai dengan amanat Undang-Undang yaitu sekurang-kurangnya 90 persen dari jumlah nasabah penyimpan seluruh Bank.

Kepala Divisi Edukasi, Hubungan Masyarakat, dan Hubungan Kelembagaan LPS, Dadi Hermawan memaparkan peran LPS dalam penjaminan simpanan nasabah perbankan.

Sepanjang tahun 2024, LPS melakukan likuidasi terhadap 20 Bank yang dicabut izin usahanya yang seluruhnya merupakan Bank Perekonomian Rakyat (BPR/BPRS).

Secara total sejak berdiri sampai akhir 2024, LPS telah melakukan likuidasi terhadap 142 Bank yang terdiri atas 1 Bank Umum dan 141 BPR/BPRS.

"LPS sendiri belum pernah melikuidasi Bank di wilayah Sulawesi Utara," katanya.

Atas bank yang ditangani tersebut, secara total dari tahun 2005 hingga 23 April 2025, LPS telah membayarkan klaim penjaminan nasabah sebesar Rp2,78 triliun dari total Simpanan Layak Bayar sebesar Rp3,21 triliun setelah memperhitungkan perjumpaan utang (setoff) dan penanganan keberatan nasabah yang diterima LPS.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Pertanggungjawaban keuangan ini bagian yang tak terpisahkan dari proses demokrasi yang dijalankan," kata Ketua KPU Sulut Kenly Poluan, di Manado, Senin (28/4/2025).

Karena itu menurut Kenly, kolaborasi dan koordinasi yang baik antar semua pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk menghasilkan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan.

Dia berharap setiap kabupaten/kota dapat menyiapkan dan melengkapi surat pertanggungjawaban badan adhoc dan juga laporan pertanggungjawaban kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bersama pemangku kepentingan seperti media dan organisasi masyarakat.

“Kita harus memastikan bahwa seluruh prosedur pengelolaan keuangan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ungkap Poluan.

Melalui rakorev tersebut, KPU Provinsi Sulawesi Utara, berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan memastikan efisiensi anggaran di tahun-tahun mendatang.

Rakorev dihadiri oleh Ketua KPU Provinsi Kenly Poluan, ketua dan sekretaris serta kasubbag keuangan, umum dan logistik dari enam KPU kabupaten/kota yaitu Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Kota Tomohon.

Sementara narasumber yang dihadirkan dalam kegiatan adalah Johnny Suak selaku Kepala Kesbangpol Provinsi Sulut, Erwin Sumampouw dari Bawaslu Provinsi Sulut, dan Wakhid Fatwan dari KPPN Kota Kotamobagu.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Badan Karantina Indonesia telah menyampaikan komoditas pertanian ataupun perikanan kita sudah disertifikasi, berarti komoditas ini sudah memiliki standar ke tempat tujuan," kata Wagub Victor di Manado, Minggu (27/4/2025).

Wagub mengatakan, ekspor komoditas unggulan Sulut ke beberapa negara tujuan adalah langkah maju bagi provinsi ujung utara Sulawesi tersebut.

"Kalau di waktu lalu, meskipun ekspor komoditas itu berasal dari Sulut, namun ekspor tersebut atas nama daerah lain. Nah sekarang ekspor kita sudah atas nama Sulawesi Utara. Ini penting karena ada kaitannya dengan dana bagi hasil," ujarnya.

Karena itu, kata Wagub, pemerintah daerah akan memberikan dorongan atau rangsangan kemudahan kepada eksportir sehingga pengusaha semakin terpacu untuk meningkatkan volume komoditas ekspor.

"Nah itu yang kita akan upayakan. Tentu kita akan diskusikan bersama tapi yang penting suasana yang kondusif ini kita akan ciptakan bersama sehingga mereka bergairah dalam kaitan dengan ekspor produk unggulan Sulut," ujarnya.

Dia mengatakan, komoditas unggulan dari Sulut akan dirinci detail asalnya dari kabupaten dan kota mana, selanjutnya dari kota dan kabupaten akan dirinci lagi dari kecamatan atau desa/kelurahan.

"Ini penting untuk mengetahui asal usul dari komoditas unggulan yang kita ekspor, atau dari mana kita dapatkan," katanya.

Sulut pada Rabu (23/4) mengekspor komoditi unggulan ke tujuh negara berupa produk turunan kelapa, bunga pala dan produk ikan kaleng dari tujuh pelaku usaha yang ada di beberapa kabupaten/kota.

Produk ekspor tersebut terdiri dari konsentrat air kelapa dengan volume sebanyak 75 ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp4,83 miliar, selanjutnya 'Desiccated Coconut' sebanyak 52 ton dengan nilai Rp2,83 miliar.

Produk turunan lainnya yaitu 'Desiccated Coconut dan Coco Chip' sebanyak 15 ton senilai Rp0,33 miliar, bunga Pala sebanyak 5,46 ton senilai Rp1,01 miliar dan 'Canned Tuna' dengan volume 66,28 ton senilai Rp4,36 miliar.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Program magang ke Jepang ini untuk mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto serta visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara untuk mewujudkan Sulawesi Utara yang semakin maju sejahtera dan berkelanjutan," kata Suluh di Manado, Sabtu (19/4/2025). 

Menurut dia, program magang tersebut mempunyai beragam dampak positif yaitu penyerapan tenaga kerja, gaji yang signifikan dan bisa mendorong devisa negara serta mendorong perputaran ekonomi di daerah, selain itu juga memotivasi generasi muda bekerja.

Suluh mengatakan, rata-rata jumlah lulusan SMK se-Sulut setiap tahunnya berjumlah 14 ribu orang, sementara yang terserap dunia kerja hanya 35 persen, melanjutkan studi 25 persen, berwirausaha 21 persen, menikah tiga persen, dan belum langsung bekerja atau tidak melanjutkan studi 20 persen.

"Sebanyak 20 persen ini segmen yang diharapkan bisa bergabung dalam pelatihan untuk program magang ke Jepang," urainya.

Komisaris Utama PT Indonesian Nippon Anugerah (INA), Romi Chandra menuturkan bahwa kuota untuk Indonesia ke Jepang dalam program magang saat ini mencapai 100 ribu per tahun.

"Akan tetapi info yang saya dapat saat ini masih ada sekitaran di angka 35 ribu sampai 40 ribu orang per tahun. Masih sangat banyak, separuh pun belum tercapai dari kuota yang memang pemerintah Jepang minta," tuturnya.

Dia pun mengapresiasi komitmen Pemprov Sulut dalam menyiapkan baik alumni SMK dan mahasiswa yang siap magang sekaligus bekerja ke Jepang secara profesional dan terampil.

"Kami sangat bangga kepada bapak gubernur dan jajaran Pemprov Sulut yang sangat peduli dengan pendidikan anak-anak muda di Sulawesi Utara, bahkan mensponsori dan mendukung program ini," ujar Chandra.

Sebelumnya, sebanyak 156 peserta magang alumni sekolah menengah kejuruan (SMK) dan mahasiswa asal Sulawesi Utara (Sulut) dilepas Pemprov Sulut untuk diberangkatkan ke Jepang pada akhir bulan April dan Mei mendatang.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Ini adalah rakor kedua sebagai bagian dari rangkaian penyusunan buku tersebut," kata Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulut, Meidy Tinangon.

Menurut Tinangon, rakor tersebut merupakan langkah konkrit untuk lebih memantapkan draf penulisan buku pertama dari tiga seri buku yang direncanakan.

Melalui rakor ini diharapkan antara penulis dan editor selalu membangun komunikasi yang baik untuk dapat menciptakan buku yang nantinya berguna untuk khalayak luas.

Selain itu rakor tersebut ini juga sebagai bentuk persiapan penulisan artikel ilmiah populer oleh penulis serta mendengar catatan dan koreksi dari editor.

Tinangon juga menyampaikan apresiasi atas kerja keras para penulis dan editor, serta mendorong agar proses penyusunan buku dapat diselesaikan sesuai jadwal dengan hasil yang optimal.

“Mari kita tuntaskan karya ini dengan semangat kolaboratif dan komitmen terhadap kualitas,” katanya menambahkan.

Narasumber yang dihadirkan pada kegiatan antara lain Tommy F. Sumakul dan Mayske Rinny Liando yang berlatar belakang sebagai akademisi, masing-masing di bidang hukum dan bahasa.

Turut hadir Sekretaris KPU Sulut Meidy Malonda, Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum Carles Worotitjan dan Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Madya Raymond Mamahit.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Saya berharap peran serta pengurus PKK untuk menciptakan generasi ke depan lewat keluarga di dalam menciptakan SDM terbaik demi kemajuan kita bersama," kata Wali Kota Manado Andrei Angouw, di Manado, Selasa (15/4/2025).

Dia mengatakan PKK fokus pada peningkatan kualitas manusia, dimulai dari keluarga yang kuat.

SDM yang unggul, katanya, akan memiliki daya saing dan mampu merebut peluang di dunia kerja.

PKK, katanya, diharapkan membantu keluarga dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, sehingga kualitas keluarga meningkat, yang berdampak pada kualitas SDM.

Wali Kota berterima kasih kepada pengurus TP PKK karena sudah memberikan pengorbanan waktu, tenaga dan pikiran lewat organisasi PKK.

Bagi Wali Kota ketika menyentil soal keluarga sebagai elemen kecil yang ikut berperan dalam pelaksanaan pembangunan bangsa dan negara dan tentunya untuk kemajuan Kota Manado.

Wali Kota mengukuhkan Ketua TP PKK Iren Angouw Pinontoan dan Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Manado dr Steaven Dandel.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bitung Yahya W Pasiak, di Bitung, Sabtu (12/4/2025), mengatakan pihaknya mendorong para guru PAK agar dapat terus meningkatkan kompetensi diri agar bisa mengikuti perkembangan zaman sekaligus bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.

"Untuk itu dipandang penting bagi seorang tenaga pendidik agar bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi," katanya.

Selain itu juga, katanya, para guru diimbau agar dapat melaksanakan tugas dengan profesional dan bekerja dari hati.

"Kita perlu bekerja secara profesional, bukan hanya karena dibayar, melainkan bekerja dari hati," kata Pasiak.

Guru PAK perlu memiliki beberapa kompetensi penting menurut Kemenag. Kompetensi tersebut meliputi pedagogik yakni kemampuan mengajar, kepribadian, sosial, profesional, dan spiritual.

Kompetensi ini penting untuk memfasilitasi proses belajar mengajar yang efektif dan membangun karakter siswa.

Guru PAK diharapkan memiliki kepribadian yang stabil, dewasa, arif, berwibawa, dan menjadi teladan bagi siswa dalam hal akhlak mulia.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Tugas penyuluh agama Kristen Non PNS untuk tetap menjalankan tugas baik secara langsung maupun lewat sosial media," kata Christovel, di Kotamobagu, Sabtu (12/3/2025).

Dia mengatakan, dalam penggunaan media sosial sudah sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dengan membagikan firman Tuhan dan kata-kata motivasi.

"Hal-hal seperti ini yang kita bagikan dan dilihat oleh banyak orang bisa saja menyelamatkan nyawa seseorang dan menjadikannya lebih dekat dengan Tuhan," katanya.

Ia mengatakan apapun yang menjadi tantangan, persoalan, dan pergumulan yang dihadapi jangan menjadikan itu sebagai penghalang dalam bekerja dan melayani melainkan menjadikannya sebagai semangat dan motivasi.

Karena, katanya, Tuhan Yesus akan selalu ada bersama dan menyertai dalam tugas dan tanggung jawab semua.

Kemenag, katanya, akan terus memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

Pihaknya juga meningkatkan sosialisasi moderasi beragama di semua kalangan masyarakat.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

RDF sendiri merupakan teknologi yang menghasilkan sumber energi terbarukan dari sampah domestik melalui proses pengolahan dan pengeringan secara biologi. 

Hasil dari pengelolaan sampah menjadi RDF ini dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti batubara. 

Adapun inovasi pengolahan sampah menjadi RDF di Bolmong merupakan salah satu inovasi yang diikutsertakan dalam North Sulawesi Investment Challenge (NSIC) tahun 2024 yang digelar Bank Indonesia, di mana Kabupaten Bolmong berhasil meraih peringkat ketiga setelah Kabupaten Minahasa dan Kota Tomohon. 

Setelah melewati serangkaian penguatan substansi dan promosi, inovasi RDF Bolmong terpilih sebagai satu-satunya inovasi perwakilan Sulut untuk hadir di Osaka World Expo 2025. 

Untuk itu Pemkab Bolmong yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bolmong Aldy Pudul dan Kabid Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Bahan Berbahaya Beracun DLH Bolmong Deasy Makalalag diminta menyampaikan pemaparan singkat tentang RDF Bolmong melalui presentasi berbahasa Inggris dalam pre meeting virtual dengan calon investor yang digelar Rabu (09/04/2025) di Ruang Tomohon, Lantai 3 KPw Bank Indonesia Sulut. 

“Proyek ini merupakan proyek pengelolaan sampah menjadi energi baru terbarukan atau Refused Derived Fuel (RDF) yang sesuai dengan program kerja Asta Cita 2 dari Presiden Prabowo, yaitu memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru,” terang Deasy kepada Zonautara.com. 

Dijelaskannya, Indonesia berpotensi menjadi raja energi hijau melalui swasembada energi. 

“Swasembada energi yaitu dengan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil sekaligus menjadikan Indonesia sebagai raja energi hijau dunia dalam bidang energi baru dan terbarukan,” tambahnya. 

“Kegiatan presentasi tadi dihadiri oleh 20 calon investor via zoom dan hasil presentasi dari masing-masing proyek akan dipelajari lebih dalam oleh para investor,” pungkasnya. 

Dari Indonesia ada 10 proyek yang akan ditawarkan dalam Forum Bisnis Osaka World Expo, sebagai berikut: 

1. Candi Umbul Telomoyo Geothermal Power Plant oleh PT Geo Dipa Energy Jawa Tengah

2. Waste Management System oleh DPMPTSP Prov Kalsel

3. Floating Solar Power Plant (DPMPTSP Prov Lampung)

4. Bolaang Mongondow Refused Derived Fuel (Sulut)

5. Bogor Tramway (Jabar)

6. Ancol Hotel (PT Jaya Ancol DKI Jakarta)

7. Tin Downstream Industry (Kementerian Investasi BKPM)

8. Palm Oil Downstream Industry of Fatty Acid (Pupuk Kaltim)

9. Milkfish Cultivation Integrated Into the Canning Industry (DPMTPSP Kabupaten Tanah Bumbu Kaltim)

10. Seaweed Farming (Pemkab Bone Sulsel)

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Jadi selain SDA, ada faktor lainnya yang harus dioptimalkan yaitu sumber daya manusia serta kebijakan," kata Gubernur Yulius di Manado, Rabu (9/4/2025).

Dia menyebutkan, pemerintah daerah saat ini terus menggenjot pertumbuhan ekonomi seiring dengan keinginan Presiden Prabowo, yaitu pertumbuhan ekonomi sampai delapan persen.

"Sulawesi Utara tentunya juga akan mengejar pertumbuhan ekonomi tersebut (delapan persen)," ujarnya.

Gubernur mengatakan, faktor lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah keterbukaan daerah terhadap pariwisata dan investasi.

"Kita sudah mulai kedatangan para turis, kedatangan para investor untuk ikut serta terlibat bahkan memperkuat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi dari hari ini," ujarnya.

Gubernur berharap dukungan PNS, ASN ataupun THL agar bersama-sama bergandengan tangan bekerja lebih keras lagi dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya.

"Ke depan kita tingkatkan kinerja untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari hari ini, dimana program pemerintah pusat pencapaian delapan persen," katanya menambahkan.

Sebagaimana data BPS, ekonomi Sulawesi Utara tahun 2024 tumbuh sebesar 5,39 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2023 yang tumbuh sebesar 5,48 persen.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Hal ini dilakukan sebagai upaya memastikan ketersediaan produk yang aman dan sesuai dengan syariat Islam," kata Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Manado Rogaya Udin di Manado, Selasa (8/4/2025).

Dia mengatakan bahwa sertifikat halal itu merupakan langkah strategis dalam mendukung program pemerintah untuk memastikan bahwa semua produk makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh warga negara telah memenuhi standar kehalalan.

“Kami berharap ini dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujarnya.

Bagi pelaku UMKM yang mendapatkan sertifikat halal merupakan hasil verifikasi dan audit yang dilakukan oleh tim Satgas Halal Kemenag.

Verifikasi ini meliputi pengujian bahan baku, proses produksi, serta pengolahan makanan dan minuman, agar tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Kepala Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulut Andry Prasmuko mengatakan secara aktif mendukung sertifikasi halal bagi UMKM di Sulut.

BI Sulut bekerja sama dengan Satgas Halal BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) Sulut dan Kanwil Kemenag Sulut untuk memperluas sertifikasi halal UMKM.

BI Sulut juga mendukung terciptanya halal value chain di Sulut. Value chain atau rantai nilai adalah model bisnis yang menggambarkan rangkaian kegiatan perusahaan untuk menciptakan produk atau jasa.

BI Sulut telah menyerahkan sertifikat halal UMKM dalam acara Urban Economy Festival (UEF).

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kami siap mendukung program strategis nasional Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya Program Makan Bergizi Gratis (MBG)," kata Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda, di Manado, Selasa (8/4/2025).

Joune mengatakan MBG merupakan program strategis nasional yang wajib disukseskan di seluruh Indonesia.

"Untuk di Pemkab Minut ini menjadi salah satu program prioritas untuk dilaksanakan secara maksimal,” kata Joune Ganda.

Menurut dia, saat ini Pemkab Minut sedang mempersiapkan infrastruktur pendukung, bekerja sama dengan Kodim 1310/Bitung, terutama dalam hal lokasi dapur umum dan sarana penunjang lainnya.

Bupati mengatakan secara prinsip telah siap menjalankan Program MBG. Namun, pelaksanaan secara teknis masih menunggu kejelasan terkait sumber pembiayaan, apakah akan dibiayai oleh pemerintah pusat, provinsi, atau kabupaten.

“Pasti saat ini secara umum Pemkab Minut siap mengeksekusi Program MBG, sambil menunggu petunjuk teknis agar tepat sasaran dan tidak salah dalam menerapkan,” ujar Ganda.

Sekretaris Dinas Pendidikan Minut Nola Wenas mengatakan bahwa pihaknya telah mulai melakukan pendataan penerima manfaat MBG.

“Hasil pendataan awal ada 29.166 siswa SD dan SMP. Kami akan terus menyiapkan data yang diperlukan,” ujar Nola.

Ia menambahkan bahwa sasaran program ini mencakup semua siswa mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Di Kabupaten Minahasa Utara saat ini terdapat 192 sekolah dasar dan 72 sekolah menengah pertama, baik negeri maupun swasta.

Jumlah siswa yang besar dan sebaran yang luas, menurut dia, kesiapan infrastruktur dan data yang akurat menjadi kunci dalam menyukseskan Program MBG demi mendukung peningkatan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda Minahasa Utara.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kehadiran SPKLU ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna kendaraan listrik yang melakukan perjalanan jarak jauh selama momen arus balik," kata General Manager PLN UID Suluttenggo Atmoko Basuki di Manado, Sulut, Senin (7/4/2025).

Dia menjelaskan bahwa SPKLU di wilayah Suluttenggo tersedia di jalur-jalur utama lintas provinsi di jalur Trans Sulawesi, pusat kota, serta titik-titik strategis lainnya dengan intensitas mobilitas tinggi.

“Kami memastikan kenyamanan pengguna kendaraan listrik khususnya yang sedang melaksanakan perjalanan untuk kembali ke kota asal," jelasnya.

Ia mengatakan dengan Aplikasi PLN Mobile pengguna kendaraan listrik dapat menemukan Lokasi SPKLU dengan mudah.

Posko siaga Kelistrikan juga membuat perjalanan lebih nyaman, karena ada petugas yang siap membantu jika ada kendala saat pengisian daya.

Untuk memudahkan masyarakat mengakses SPKLU, PLN menyediakan fitur pencarian lokasi SPKLU di aplikasi PLN Mobile.

Masyarakat dapat mengecek lokasi SPKLU terdekat, melihat status ketersediaan, dan merencanakan perjalanan melalui fitur Trip Planner.

“Kami mengimbau para pemudik pengguna kendaraan listrik untuk melakukan perencanaan jarak tempuh dan titik pengisian, serta selalu memanfaatkan fitur Trip Planner pada PLN Mobile untuk pengalaman berkendara yang lebih nyaman dan aman,” tambah Atmoko.

PLN juga menyiagakan petugas teknis dan posko pelayanan selama 24 jam di wilayah Suluttenggo untuk memastikan keandalan SPKLU dan pasokan listrik agar tetap aman selama arus balik berlangsung.

Langkah ini merupakan bagian dari komitmen PLN dalam mendukung ekosistem kendaraan listrik dan transisi energi bersih di Indonesia.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kelima tersangka yang ditetapkan masing-masing pertama AGK selaku Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2018-2019, Asisten Administrasi Umum Sulut 2020-2022 dan Plt Sekda Sulut November 2021 sampai Agustus 2022. Kedua saudara JK selaku Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah tahun 2020, ketiga saudara FK kepala Biro Kesra Setdaprov Sulut Juni 2021 sampai sekarang, keempat saudara SK selaku Sekda Provinsi Sulut 2022 sampai sekarang, sekarang dan kelima adalah saudara HA selaku Ketua BPMS sejak tahun 2020 sampai sekarang," kata Kapolda Sulut, Irjen Pol. Roycke Langie, di ruang tribrata Polda Sulut, Senin (7/4/2025) malam.

Kapolda Roycke Langie mengatakan, bahwa kelima tersangka dijerat dengan pasal 2, 3, UU nomor 31 tahun 1999 Jo UU 20 tahun 2001 tentang pemberantasan korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dia mengatakan, sesuai dengan hasil audit lembaga resmi milik pemerintah, akibat perbuatan yang dilakukan para tersangka, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp8,9 miliar.

Langie juga mengatakan, sebelum menetapkan tersangka, tim penyidik yang dipimpin langsung Direskrimsus Polda Sulut, FX Winardi Prabowo, telah mengumpulkan bukti melalui alur gelar perkara, dan itu telah memenuhi syarat formil sesuai dengan pasal 184 KUHAP.

Dia menambahkan pihaknya juga telah memeriksa 84 saksi, yang terdiri atas delapan saksi dari badan pengelola keuangan dan aset daerah provinsi Sulut, tujuh saksi dari biro kesra Setdaprov Sulut, 11 tim anggaran Pemprov, enam dari inspektorat Sulut, 10 dari pengurus sinode GMIM, 11 dari UKIT dan 31 termasuk pelapor.

"Kemudian kami juga telah mengambil keterangan ahli, pertama pengelola keuangan daerah, kedua ahli kenotariatan Kemenkum, ahli produk hukum daerah Kemenkum, kemudian ahli konstruksi bangunan politeknik negeri Manado dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara," katanya.

Dia mengatakan, ada beberapa bukti, diantaranya laporan pertanggungjawaban penggunaan hibah tahun 2020 sampai 2023, merugikan keuangan negara, proposal permohonan dan naskah perjanjian hibah, yang jika dilihat dengan Permendagri 12 tahun 2016 tentang pengelolaan keuangan daerah termasuk hibah di dalamnya dan Permendagri 14 tahun 2019.

"Salah satu materi dalam Permendagri itu, harus terdaftar di Kemenkum," katanya.

Di sini lain, Langie yang didampingi Wakapolda Brigjen Pol. Bahagia Dachi, Direskrimsus Kombes Pol. FX Winardi Prabowo dan Kadiv Humas, AKBP Alamsyah Hasibuan, menegaskan, bahwa dalam proses hukum ini, pihaknya mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta menghormati hak asasi manusia.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Kota Manado dan sekitarnya masih mengalami perubahan naik dan turun," kata Kabid Perdagangan Dalam Negeri, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sulut Leyla Karamoy, di Manado, Sabtu (5/4/2025).

Dia mengatakan harga bapok di pasar tradisional Sulut masih terus mengalami perubahan baik naik atau turun tapi tidak signifikan yakni di kisaran Rp1.000 hingga Rp5 ribu per kilogram," katanya.

Dia mengatakan harga cabai rawit mengalami peningkatan sekitar Rp3 ribu per kg, dari sebelumnya Rp73 ribu per kg menjadi Rp78 ribu per kg.

Kemudian, cabai keriting naik sekitar Rp4 ribu per kg, dari sebelumnya Rp56 ribu per kg menjadi Rp60 ribu per kg.

Sedangkan komoditi yang mengalami penurunan yakni bawang merah dari sebelumnya Rp61 ribu per kg menjadi Rp60 ribu per kg.

Telur ayam juga mengalami penurunan dari Rp34 ribu per baki menjadi Rp33 ribu per baki.

Harga daging sapi sebesar Rp120 ribu per kg dan daging ayam masih juga stabil yakni Rp37 ribu per kg.

Kemudian, harga tomat juga mengalami penurunan tipis, dari Rp16ribu per kg menjadi Rp15 ribu per kg.

Sedangkan harga beras masih stabil masih di kisaran Rp13 ribu hingga Rp14 ribu per kg.

"Memang yang mengalami perubahan harga di Sulut yakni kelompok volatile food atau jenis makanan," katanya.

Kabid menjelaskan, pihaknya terus melakukan pemantauan dan pengawasan harga maupun stok kebutuhan pokok di sentra perdagangan Kota Manado walaupun hari libur.

"Kami telah membentuk tim yang akan turun langsung ke lapangan setiap hari," katanya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Untuk bantuan sosial yang sudah kami anggarkan tidak terdampak efisiensi, hanya anggaran operasional yang berkurang kira-kira 50 persen," kata Meerada di Manado, Jumat (4/4/2025).

Alokasi anggaran sebesar Rp4,5 miliar tersebut akan diberikan kepada 2.800 penerima manfaat bantuan atensi yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo.

"Jadi secara kualitas dan kwantitas tidak akan mempengaruhi bantuan atensi bagi penerima manfaat karena tidak terdampak efisiensi anggaran," ujarnya.

Dia mengatakan, bantuan Atensi tersebut selain berada di Sentra Tumou Tou juga menargetkan penerima manfaat yang ada di 21 wilayah kerja.

Dia mengatakan, untuk melakukan asesmen, Sentra Tumou Tou Manado bekerja sama dengan dinas sosial yang kabupaten dan kota yang ada di dua provinsi tersebut.

"Kalau dulu untuk melakukan asesmen, kami harus turun ke lapangan. Sekarang kami bekerja sama dengan pendamping dan dinas sosial untuk melakukan asesmen," ujarnya.

"Kami memastikan kembali untuk bantuan itu (Atensi) tidak terpotong dan kualitasnya pun tidak terpotong. Jadi jangan sampai masyarakat berpikiran bantuan tersebut berkurang, atau jumlah tidak terpotong tapi kualitas menjadi menurun separuhnya, tidak. Kualitas tetap sama dengan sebelumnya dan jumlahnya pun sama," kata Meerda menegaskan.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kami akan terus mendorong sektor pariwisata di Sulut dan mendatangkan wisman makin banyak," kata Gubernur Sulawesi Utara Yulius Selvanus Lumbaa Komaling di Manado, Sulut, Kamis (3/4/2025).

Oleh karena itu, ia pun mengapresiasi maskapai Transnusa Aviation, yang melakukan penerbangan perdana dari Bandara Internasional Lukou Nanjing, China, dengan membawa wisman ke Bandara Sam Ratulangi Manado.

Penerbangan charter dengan nomor 8B-132 menggunakan pesawat A320 tersebut membawa turis asal China sebanyak 138 penumpang.

Ia menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah bekerja keras, sehingga terlaksananya penerbangan dari Nanjing, membawa wisman dari China.

Gubernur berharap semoga selama di Manado wisatawan China dapat menikmati keindahan destinasi wisata dengan keramahan masyarakatnya.

Kedatangan wisman asal China Nanjing pada Senin (31/3/2025) rencananya berada selama lima hari di Manado, untuk mengunjungi destinasi pariwisata yang ada di Sulawesi Utara.

CEO Travel China Lia Zhiyi mengatakan penerbangan ke Nanjing akan berlanjut pada Mei dan Juni 2025 dari Shanghai.

Kota Manado dinilai turis China memiliki pesona tersendiri.

Pesawat charter Transnusa yang membawa turis asal China ini diprakarsai PT Manado Pesona Nusantara (MPN) selaku agen travel.

Penerbangan rencananya akan berlangsung ke Manado setiap lima hari sekali dan tinggal di Manado selama 5-7 hari.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Nilai TPG ini merupakan akumulasi tunjangan untuk periode Januari-Februari 2025," kata Kepala Kanwil Kemenag Sulut Ulyas Taha di Manado, Jumat (28/3/2025).

Dia mengatakan pencairan tunjangan ini dilakukan melalui transfer langsung ke rekening masing-masing penerima.

"Setelah surat perintah pencairan dana (SP2D) diterbitkan, pihak bank mulai mencairkan dana tersebut," katanya.

Sebanyak 248 guru di Sulawesi Utara menerima tunjangan ini. Mereka terdiri atas 208 guru madrasah non-ASN yang telah inpassing, 24 guru madrasah non-ASN yang belum inpassing, serta 16 guru PAI yang belum inpassing.

Guru yang telah inpassing mendapatkan tunjangan sebesar satu kali gaji pokok, sedangkan yang belum inpassing menerima Rp1,5 juta.

Para guru menyambut pencairan ini dengan syukur dan bahagia.

Pihaknya akan terus memantau proses pencairan agar berjalan tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kami berharap tunjangan ini dapat meningkatkan kesejahteraan guru serta mendorong kualitas pendidikan madrasah dan PAI di Sulawesi Utara," katanya.

Salah satu penerima yang juga seorang guru madrasah di Manado, Aisyah, mengaku terbantu dengan adanya TPG.

"Alhamdulillah, tunjangan ini sangat berarti bagi kami. Semoga pencairan terus berjalan lancar di bulan-bulan berikutnya," ujarnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Pemanfaatan sampah menjadi energi listrik melalui Pembangkit Listrik Tenaga Sampah atau PLTSa merupakan salah satu alternatif solutif sekaligus menambah sumber pembangkit listrik di Sulut.

Program itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi masalah sampah dan mengurangi emisi gas rumah kaca, volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA), penggunaan bahan bakar fosil, dan menjadi energi terbarukan.

Upaya ini menjadi dasar Gubernur Yulius menargetkan secepatnya akan mengaplikasikan energi listrik yang bersumber dari sampah di Sulut.

“Sampah ini sebenarnya program lama, provinsi lain sudah dilaksanakan. Tinggal Sulut sama Provinsi Jawa Tengah,” terangnya saat diwawancarai usai membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulut Tahun 2025-2029 di Hotel Peninsula, Kota Manado, Selasa (25/3/2025).

Yulius menegaskan bahwa telah memerintahkan instansi terakait untuk segera menjalankan program tersebut.

“Saya sudah perintahkan untuk segera kita laksanakan, mungkin nanti kita lelang. Anggaran dari APBN,” tegasnya.

Diketahui, Manado menjadi satu dari 12 kota yang yang ditetapkan sebagai percepatan pembangunan instalasi pengolah sampah menjadi energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan oleh pemerintah pusat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa pemerintah mengevaluasi pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) di 12 kota, salah satunya Manado.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak bencana," kata General Manager PLN UID Suluttenggo Atmoko Basuki, di Manado, Rabu (26/3/2025).

Dia mengatakan bantuan itu disalurkan ke beberapa posko bencana, yaitu di Masjid Darul Arqam Manado, Gereja GMIM Efrata Paal Dua, Masjid Besar Ar-Rahma Banjer dan Gereja GMIM Yerusalem Paal Dua.

Penyaluran bantuan dihadiri oleh General Manager PLN UID Suluttenggo Atmoko Basuki beserta jajaran, serta perwakilan dari Srikandi PLN dan Tim Reaksi Cepat (TRC).

Dalam penyaluran bantuan korban banjir ini, PLN berkolaborasi bersama Komando Resor Militer 131/Santiago, dan hadir bersama di lokasi bencana Komandan Korem setempat Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip yang mendukung upaya kemanusiaan ini.

Dampak bencana ini sangat dirasakan oleh warga yang terdampak langsung, terutama mereka yang kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan bantuan segera.

Melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, PLN menyalurkan 200 paket bantuan kepada korban bencana banjir.

Bantuan ini terdiri dari sembako seperti beras, minyak goreng, gula, air minum, serta kasur di masing-masing wilayah penerima bantuan.

Ia menyatakan bahwa program ini merupakan bentuk kepedulian PLN dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana.

“Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak banjir dan membantu mereka untuk bangkit kembali. PLN akan terus berkomitmen dalam memberikan kontribusi sosial bagi masyarakat,” ujar Atmoko.

Selain itu, Wali Kota Manado Andrei Angouw yang juga hadir dilokasi mengapresiasi reaksi cepat PLN dalam membantu korban bencana.

Bencana banjir yang melanda Kota Manado terjadi akibat hujan deras yang mengguyur selama beberapa hari terakhir.

Akibatnya, beberapa daerah mengalami genangan air yang cukup tinggi, menyebabkan ribuan warga mengungsi dan kehilangan harta benda mereka.

Beberapa infrastruktur umum juga mengalami kerusakan, sehingga menghambat mobilitas masyarakat.

Komandan Korem 131/Santiago Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip juga menegaskan pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menghadapi bencana alam.

"Kita bersyukur bahwa hujan kini mulai mereda, sehingga proses pemulihan dapat berjalan lebih lancar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada PLN atas kepedulian dan bantuannya kepada masyarakat terdampak. Bantuan ini sangat berarti bagi mereka yang sedang berusaha bangkit kembali," ujar Martin Turnip.

PLN tidak hanya berfokus pada kelistrikan, tetapi juga memiliki komitmen yang kuat dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Melalui program TJSL, PLN terus berupaya untuk hadir di tengah masyarakat dan memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, khususnya dalam kondisi darurat seperti bencana alam.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan masyarakat yang terdampak banjir dapat segera pulih dan bangkit kembali. PLN akan terus berkomitmen dalam mendukung masyarakat melalui berbagai program sosial yang bermanfaat.

Selain menyerahkan bantuan sosial, PLN juga berfokus pada keselamatan masyarakat pasca terjadinya bencana.

PLN mengimbau masyarakat untuk tetap waspada terhadap bahaya listrik pasca banjir guna menghindari risiko korsleting dan kecelakaan listrik.

PLN menegaskan bahwa keselamatan pelanggan menjadi prioritas utama dalam pemulihan listrik setelah banjir surut.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

“Kolaborasi yang baik antara pemerintah dan dunia usaha bisa membangkitkan ekonomi di daerah,” kata Kepala Dinas Pariwisata Sulut Kartika Devi Kandouw-Tanos, di Manado, Kamis (27/3/2025).

Dia mengatakan, pemerintah daerah butuh dukungan semua pihak dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui sektor pariwisata.

Ia menjelaskan di bulan Ramadhan ini, pemerintah bersama Bank Indonesia, sejumlah perbankan dan jasa keuangan lainnya, serta pihak swasta dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) melakukan kegiatan wisata kuliner.

Kegiatan ini, katanya, bukan hanya menikmati kuliner khas daerah, akan tetapi ini adalah ajang mempererat tali silaturahmi antarumat beragama di Sulut.

Dia pun berharap agar kegiatan ini bisa dilaksanakan lagi ke depan karena ini adalah sarana mempromosikan potensi daerah baik kuliner, seni dan budaya.

“Iven ini memperkuat tali silaturahmi antarsesama kita, juga bisa dinikmati semua agama bukan hanya umat Muslim yang menjalankan ibadah puasa,” katanya.

Juga, katanya, membuka peluang di sektor pariwisata halal yang dinilai mampu menarik wisatawan domestik untuk datang berwisata di Sulut.

Kepala BI Sulut Andry Prasmuko mengatakan pihaknya akan terus mendukung wisata halal di Sulut, sehingga makin banyak turis yang datang ke Sulut, tanpa ragu untuk berwisata kuliner.

Wisata Kuliner Ramadhan dinilai mampu meningkatkan kualitas pelaku UMKM naik kelas.

"Ada puluhan UMKM yang ikut ambil bagian dalam kegiatan ini, berarti produk mereka semakin dikenal masyarakat, otomatis pasar akan semakin terbuka lebar," kata Andry.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Guna mengantisipasi kebutuhan nasabah pada Ramadhan dan Idul Fitri, Bank Mandiri telah menyiapkan uang tunai secara net sebesar Rp231 miliar di Sulawesi Utara dan Gorontalo," kata Area Head Bank Mandiri Manado (Sulawesi Utara dan Gorontalo) Poster Simbolon, di Manado, Selasa (25/3/2025).

Dia mengatakan hal ini untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan uang tunai di masyarakat selama 30 hari, yaitu pada 10 Maret-8 April 2025 saat Ramadhan dan menjelang Idul Fitri 1446 H.

Poster menjelaskan jumlah net kebutuhan uang tunai tersebut naik sebesar 5,9 persen jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya.

Selain membantu nasabah memenuhi berbagai kebutuhan pada periode bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri mendatang, terutama pada masa pembayaran gaji dan THR ASN.

Bank Mandiri terus mengembangkan layanan dan produk perbankan digital yang mampu memenuhi berbagai kebutuhan nasabah korporasi dan retail.

Bank Mandiri merupakan salah satu bank terkemuka di Indonesia dengan layanan finansial kepada nasabah yang meliputi segmen usaha Corporate, Hubungan Kelembagaan, Commercial, Micro & SME, Consumer Banking, Treasury dan International Banking.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kami juga berharap dukungan Pemda Sulut untuk perampungan perjanjian kerja sama (PKS) dengan kabupaten/kota seiring amanat Perda Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah," ujar Stefanus di Minahasa Utara, Senin (23/3/2025).

TPASR Wori pada dasarnya sudah dapat dioperasikan, namun sejak dibangun tahun 2019 kemudian terhenti tahun 2021, beberapa sarana prasarana perlu diperbaiki dan penambahan beberapa bagian pekerjaan lagi.

Saat mengunjungi TPASR Wori, Stefanus didampingi UPT Persampahan Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Sulut dan Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulut Kementerian Pekerjaan Umum RI serta sejumlah kalangan masyarakat Wori.

"Kami mendapatkan informasi bahwa TPAS Ilo-Ilo mulai dibangun tahun 2019 dan berhenti tahun 2021. Muncul informasi ke publik pembangunan yang sudah menelan anggaran ratusan miliar seakan terbengkalai," ujarnya.

Senator Stefanus menambahkan, BPPW Sulut dengan dukungan Gubernur Sulut Yulius Selvanus telah mengajukan kepada pemerintah pusat untuk keberlanjutan sarana prasana TPAS Ilo-Ilo pada tahun 2025 ini.

"Jika semua persyaratan dipenuhi termasuk pernyataan dari DPRD Sulut mengalokasikan anggaran tahun 2026 untuk manajemen pengelolaan, maka diharapkan TPAS Regional Ilo-Ilo dapat disetujui pemerintah pusat," ujarnya.

Dia berharap, pembangunan sarana prasarana TPASR tersebut dapat dilanjutkan pekerjaannya pada medio 2025 dengan target rampung akhir 2025.

BPPW Sulut selanjutnya akan menyerahkan pengelolaan sarpras tersebut kepada Pemprov Sulut dan diharapkan dioperasikan mulai Januari 2026.

Senator Stefanus Liow mengatakan sejak tahun 2022 lalu ketika Raker dengan Menteri PUPR RI sebagai salah satu mitra kerja Komite II DPD RI penyelesaian TPAS Regional Ilo-Ilo terus didorong.

"Kami doakan pemerintah pusat menyetujui keberlanjutan pembangunan TPAS Ilo-Ilo. Apalagi perhatian dari Gubernur Sulut untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sulut sangat besar. Penanganan sampah tersebut sudah seiring dengan tekad dan komitmen Presiden RI Prabowo Subianto untuk penanganan dan pengelolaan sampah nasional," ujarnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Saya mengapresiasi kinerja PT Pertamina Geothermal Energi dan mendukung sepenuhnya peningkatan dan pengembangan energi panas bumi di wilayah tersebut," kata Christiany Eugenia Paruntu saat kunjungan kerja ke lokasi PT Pertamina Geothermal Energi di Lahendong, Kota Tomohon, belum lama ini.

Energi panas bumi, kata dia, merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan.

"Dengan potensi yang ada kita harus fokus mendorong agar pengembangan panas bumi di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara, dapat berjalan secara berkelanjutan," sebutnya.

Dia berharap pengembangan energi panas bumi akan semakin meningkat sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi kelistrikan di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya.

Provinsi ujung utara Sulawesi tersebut memiliki cadangan potensi cukup besar untuk pengembangan energi panas bumi yang tersebar di beberapa daerah sehingga perlu eksplorasi.

Turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut adalah Anggota Komisi XII DPR RI, Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM RI, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup RI.

Selain itu, Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Dirut PT. Pertamina Geothermal Energy, Direksi PT. PLN Indonesia Power, Direksi Vena Energi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

“Guna menjamin kelancaran layanan selama periode 24 Maret hingga 14 April 2025, BNI Wilayah 11 menyiapkan kas tunai sebesar Rp1,94 triliun," kata Pemimpin BNI Wilayah 11 Suluttenggomalut Lodewyck Z S Pattihahuan di Manado, Sulawesi Utara, Senin (23/3/2025).

Dia mengatakan dana tersebut dialokasikan untuk Sulawesi Utara sebesar Rp770 miliar, Sulawesi Tengah Rp620 miliar, Maluku Utara Rp380 miliar dan Gorontalo Rp170 miliar.

Selain itu, katanya, untuk mendukung layanan mesin, kas ATM sebesar Rp541,75 miliar juga telah disiapkan secara menyeluruh.

Nasabah, katanya, tidak perlu khawatir karena BNI mengoperasikan 294 mesin ATM dan 164 mesin CRM di seluruh wilayah Suluttenggomalut.

Ditambah 15 mesin DigiCS yang memungkinkan nasabah membuka rekening, mengganti kartu debit, reset PIN, hingga mencetak mutasi rekening secara mandiri.

Di Manado, Palu, Gorontalo dan Ternate, layanan juga diperkuat oleh mesin BNI SPRINT yang mempermudah pencetakan histori transaksi ke dalam format buku tabungan, A4, maupun struk digital.

BNI terus memperkuat komitmen untuk terus menghadirkan layanan perbankan yang prima.

Melalui sinergi layanan operasional, digital, dan mitra Agen46, BNI memastikan kebutuhan transaksi masyarakat tetap terpenuhi saat libur panjang.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Hari ini kita melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan dapur sehat sebagai tindak lanjut dari kegiatan peluncuran SPPG yang dipimpin oleh Kapolri, yang dilaksanakan di tingkat pusat pada tanggal 17 Maret 2025 lalu," kata dia pada acara tersebut di Manado, Senin (24/3/2025).

Ia mengatakan kegiatan ini dalam rangka mendukung kebijakan Program Asta Cita Presiden Republik Indonesia, yaitu program MBG.

"Ini adalah wujud nyata dari komitmen kita dalam mendukung pemenuhan gizi yang cukup bagi anak-anak dan kelompok rentan," katanya.

Tujuan utama dari program MBG, kata dia, untuk mengurangi angka malnutrisi dan stunting yang masih menjadi permasalahan serius di Indonesia.

"Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebutuhan gizi harian masyarakat, terutama di kalangan anak-anak dan ibu, dapat tercukupi dengan baik sesuai dengan standar angka kecukupan gizi," kata dia.

Gedung SPPG ini dibangun di dalam kompleks Sekolah Polisi Negara Polda Sulawesi Utara (Sulut) di Manado di atas lahan seluas 22x37 meter.

Pemilihan lokasi ini, katanya, karena mudah dijangkau oleh sekolah-sekolah di daerah itu.

Selain itu, tersedia instalasi listrik dan air bersih guna mendukung operasional dapur secara berkelanjutan dengan desain sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.

Ia juga mengatakan bahwa pembangunan SPPG ini merupakan swadaya dari mitra Polda Sulut sebagai wujud dari kepedulian dan sinergisitas bersama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

"Mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan dapur ini. Saya juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mengawal program ini agar berjalan dengan baik, berkelanjutan, serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat Sulut," kata dia.

Pada kegiatan itu, Kapolda Roycke Harry Langie antara lain didampingi Wakapolda Brigjen Pol Bahagia Dachi dan Ketua Bhayangkari Sulut Joan Roycke Langie serta sejumlah pejabat mitra polda setempat lainnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala Bidang Humas Polda Sulut AKBP Alamsyah P. Hasibuan di Manado Minggu (23/3/2025) mengatakan, kegiatan itu turut melibatkan personel Satpolairud Polresta Manado.

"Personel gabungan Ditpolairud Polda Sulut dan Satpolairud Polresta Manado membersihkan salah satu lokasi terdampak banjir yaitu Pondok Pesantren Assalaam di Kelurahan Bailang," kata Hasibuan.

Ia menambahkan, pembersihan itu dilakukan mulai dari ruangan kelas, kantor, hingga halaman pondok pesantren setempat, yang dipenuhi lumpur dan material lainnya.

"Diharapkan dengan adanya kerja bakti membersihkan lokasi ini, lingkungan sekitar Pondok Pesantren Assalaam cepat bersih, sehingga aktivitas belajar mengajar bisa berjalan normal kembali," katanya.

Ia menambahkan, Polda Sulut dan jajaran tetap menyiagakan personel di beberapa wilayah terdampak banjir maupun rawan bencana, untuk memonitor perkembangan situasi sekaligus melakukan upaya penanganan lebih lanjut.

"Kami juga bersinergi dengan instansi terkait lainnya untuk bersama-sama membantu warga masyarakat yang terdampak banjir di Kota Manado dan sekitarnya," katanya.

Sebelumnya pada Jumat (21/3/2025) hingga Sabtu (22/3/2025), sejumlah wilayah di Kota Manado mengalami banjir akibat cuaca ekstrem dengan curah hujan yang tinggi terjadi di daerah itu.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"BPJS Kesehatan senantiasa berkomitmen memudahkan peserta JKN dalam mengakses layanan kesehatan," kata Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Manado Betsy M.O Roeroe di Manado, Kamis (20/3/2025).

Dia mengatakan cuti bersama dan libur Lebaran sesuai dengan yang sudah disampaikan oleh pemerintah yaitu di tanggal 28 Maret sampai dengan 7 April 2025 dan BPJS Kesehatan tetap membuka pelayanan yang diperlukan.

Setiap tahun jutaan masyarakat Indonesia melakukan perjalanan mudik untuk merayakan Lebaran bersama keluarga, termasuk juga yang ada di wilayah Sulawesi Utara.

"Mengusung prinsip portabilitas, dalam kondisi seperti ini kebutuhan akan layanan Program JKN tetap ada, baik untuk keadaan gawat darurat maupun pelayanan kesehatan rutin," ujarnya.

Peserta JKN, menurut dia, dapat langsung mendatangi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (KTP) terdekat meski di luar domisili.

"Artinya, peserta yang terdaftar di FKTP di Kota Manado kemudian mudik ke Kabupaten Bolaang Mongondow tetap dapat dilayani sebanyak tiga kali dalam satu bulan," ujarnya.

Betsy memastikan BPJS Kesehatan bekerja penuh integritas, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, termasuk berkolaborasi dan bersinergi dengan para pihak dalam memberikan pelayanan prima.

"Kami berkomitmen kepada peserta mendapatkan layanan mudah, cepat dan setara. Kami juga terus berinovasi dan selalu berpikir kreatif dalam memberikan layanan," ujarnya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kalau dalam hal pencegahan, kami berharap BPK Perwakilan Sulut ikut membimbing pemerintah kabupaten dan kota agar tidak salah," kata Gubernur Yulius di Manado, Rabu (19/3/2025).

Gubernur menegaskan, dirinya tidak ragu-ragu dalam dalam hal pemberantasan korupsi di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut.

"Karena itu kami mengharapkan sinergitas bersama-sama dengan BPK Perwakilan Sulut," katanya mengharapkan.

Kemitraan dengan BPK Perwakilan Sulut sangat diperlukan walaupun kabupaten dan kota di provinsi tersebut telah meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) terhadap pengelolaan keuangan daerah.

"Itu sudah bagus (kabupaten-kota meraih opini WTP), harus dipertahankan atau ditingkatkan," katanya.

Apalagi menurut purnawirawan TNI-AD bintang dua tersebut, BPK menyatakan masih ada-hal-hal kecil dalam pengelolaan keuangan yang harus dibenahi.

"Kemitraan dengan BPK Perwakilan Sulut sangat diharapkan. Kita bisa berkolaborasi, tentu kabupaten dan kota memerlukan bimbingan dan keterbukaan BPK," harap Gubernur Yulius.

Gubernur memberikan apresiasi kinerja Kepala BPK Perwakilan Sulut sebelumnya Arief Fadillah dan berharap pejabat baru Bombit Agus Mulyo berkolaborasi bersama pemerintah daerah membangun wilayah Sulut.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Mulainya (awal musim kemarau) pada Juni dasarian III," sebut Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi, M Candra Buana di Manado, Rabu (19/3/2025).

Awal musim kemarau, kata dia, diawali di zona musim (ZOM) 500 yang mencakup Kabupaten Minahasa bagian timur hingga tenggara, Kabupaten Minahasa Utara bagian selatan, serta sebagian besar Kota Bitung.

Selanjutnya pada Juli dasarian pertama di ZOM 492 (sebagian besar Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagian Kabupaten Bolaang Mongondow), kemudian pada Juli dasarian kedua di ZOM 493 (sebagian Kabupaten Bolaang Mongondow bagian timur, sebagian besar Kabupaten Minahasa Selatan, sebagian Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa bagian barat daya hingga barat, sebagian Kota Tomohon).

Berikutnya di ZOM 498 (sebagian kecil Kabupaten Bolaang Mongondow bagian timur, sebagian Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Minahasa Selatan bagian selatan, dan Kabupaten Minahasa Tenggara bagian selatan hingga barat daya.

Awal musim kemarau pada Juli dasarian tiga di wilayah ZOM 494 yang mencakup Kabupaten Minahasa Selatan bagian utara, sebagian Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa bagian utara, seluruh Kota Manado, sebagian besar Kabupaten Minahasa Utara, sebagian Kota Bitung, serta seluruh Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Di Agustus dasarian I mencakup ZOM 495 yaitu sebagian kecil Kabupaten Bolaang Mongondow Utara bagian selatan, sebagian besar Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bagian barat laut dan sebagian kecil bagian timur Laut, seluruh Kota Kotamobagu, serta sebagian Bolaang Mongondow Timur.

Kemudian ZOM 496 (sebagian kecil Kabupaten Bolaang Mongondow bagian barat daya, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bagian barat), ZOM 499 (Kabupaten Minahasa Tenggara bagian timur hingga tenggara, serta Kabupaten Minahasa bagian selatan), dan ZOM 500 (Kabupaten Minahasa bagian timur hingga tenggara, Kabupaten Minahasa Utara bagian selatan, sebagian besar Kota Bitung).

Pada Agustus III di wilayah ZOM 497 yang meliputi sebagian kecil Kabupaten Bolaang Mongondow bagian selatan, dan sebagian besar Bolaang Mongondow Selatan.

"Meskipun berada pada musim kemarau tapi masih ada curah hujan," kata Candra.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Terima kasih kepada pejabat BPK Perwakilan lama, pak Arief Fadillah atas kerja keras selama berada di Sulawesi Utara yang membantu membimbing dan mengawasi pergerakan keuangan di daerah ini," kata Gubernur Yulius saat memberikan sambutan di acara serah terima jabatan kepala BPK Perwakilan Sulut di Manado, Selasa (18/3/2025).

Gubernur berharap Kepala BPK Perwakilan baru Bombit Agus Mulyo bergandengan tangan memajukan Sulut dalam konteks keuangan yang ada di provinsi berpenduduk lebih 2,6 juta jiwa tersebut.

"Selamat bergabung dalam Komunitas Petarung yang ada di Sulut," ajak Gubernur Yulius.

Menurut Gubernur, serah terima jabatan adalah hal yang biasa, ada yang sehari beberapa kali diganti, tapi ada yang sudah sampai bertahun-tahun belum diganti.

"Artinya masih dipakai (memegang jabatan cukup lama). Mau cepat atau lambat semuanya adalah nikmat yang diberikan Tuhan, tinggal bagaimana kita menerima jabatan itu," katanya menambahkan.

Gubernur mengatakan, seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan walaupun akhirnya keputusan yang diambil tidak sesuai harapan.

"Lebih baik mengambil keputusan walaupun salah, dari pada tidak sama sekali. Jabatan itu sekali lagi adalah milik Tuhan, serah terima jabatan adalah hal biasa dalam organisasi," ujarnya.

Selain mengajak sinergisitas dengan Kepala BPK Perwakilan Sulut, Gubernur juga mendorong kepala daerah kabupaten dan kota bergerak cepat sama seperti Presiden Prabowo Subianto.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

Kepala Bidang Pengolahan Sampah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kota Manado Sulawesi Utara Lieke Kembuan, di Manado, Senin (17/3/2025), mengatakan mengapresiasi kegiatan proses daur ulang sampah tersebut.

"Pemkot sangat mendukung program daur ulang ini, apalagi saat ini, pemerintah pusat sampai di daerah memberikan perhatian dan lagi fokus pada penanganan sampah," katanya saat berada di lokasi daur ulang sampah di Kelurahan Sumompo Lingkungan 1 Manado.

Ia menambahkan bahwa apalagi kini terdapat program Gerakan Bersih Seluruh Indonesia, yang dicetuskan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.

"Karena itu dari pusat sampai daerah gerakan itu harus dimulai, gerakan ini dilaksanakan bersama, kolaborasi pemerintah dan masyarakat," imbuhnya.

Guna mendukung program itu, maka segera membuat bank sampah unit di semua lingkungan RT/RW dan bank sampah induk.

Melihat apa yang sementara dilaksanakan di tempat ini, sesuai dengan gerakan yang dikerjakan dari pusat, dalam penanganan sampah, dimana bisa menjadi bank sampah skala lingkungan.

"Ke depan, kami akan usulkan ke Kementerian ataupun melalui Pemkot Manado, serta juga mencoba dengan pihak BUMN, swasta melalui program CSR (pertanggungjawaban sosial) untuk membantu pengadaan mesin pres bagi MMRC," katanya.

Ketua Umum LSM Manengkel Solidaritas Sella Runtolalo selaku Pembina MMRC mengatakan kegiatan daur ulang tersebut dimulai dari Desember 2024 dengan mendapat dukungan dari Waste Free 23 dari Amerika Serikat.

"Misi kami adalah antara lain untuk mengurangi sampah plastik yang tidak laku dijual seperti tas kresek, kemasan sachet dan lainnya untuk dijadikan produk bermanfaat ," katanya.

Ia mengatakan sampah-sampah itu dikumpulkan dan didaur ulang dijadikan panel atap rumah atau tempat sampah.

Hasil dari produk tersebut untuk tempat sampah didistribusikan untuk ke sekolah-sekolah, kios atau warung di sekitar lokasi serta panel atap membantu keluarga yang kurang mampu, perbaikan atap di Minahasa Selatan.

"Pendistribusian hasil produk tersebut dilakukan secara gratis," katanya.

Ia mengatakan dari evaluasi dilakukan jumlah sampah yang masuk dengan kapasitas mesin kurang seimbang, sehingga produksinya cukup lambat.

"Harapkan dukungan dari pihak-pihak mempunyai visi yang sama, hati yang sama, membantu teman-teman di sini untuk menambah mesin pres, untuk pembuatan panel atap, tempat sampah yang lebih estetik," katanya.

Koordinator Tim Komunitas MMRC Novita Sikome mengatakan dalam kegiatan tersebut memberdayakan masyarakat sekitar.

"Dalam pelaksanaannya melibatkan ibu-ibu rumah tangga serta pemuda," katanya.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"KPU Sulut berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel dan memastikan efisiensi anggaran di tahun-tahun mendatang," kata Ketua KPU Sulut, Kenly Poluan di Manado, Senin (17/3/2025).

KPU Sulut, kata dia, menyelenggarakan 'Rapat Koordinasi Pengendalian Resiko dan Akuntabilitas Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan' untuk menjawab hal tersebut.

"Penyusunan laporan keuangan ini bagian yang tak terpisahkan dari proses demokrasi yang dijalankan," kata Kenly.

Karena itu menurut dia, kolaborasi dan koordinasi yang baik antar semua pihak yang terlibat sangat diperlukan untuk menghasilkan akuntabilitas dalam pertanggungjawaban keuangan.

“Kita harus memastikan bahwa seluruh prosedur pengelolaan keuangan dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya Poluan.

Poluan menyoroti tantangan-tantangan yang muncul akibat perubahan dinamika selama pelaksanaan tahapan Pilkada 2024, khususnya dalam mengelola dana pilkada.

"Hal ini menjadi pembelajaran penting untuk meningkatkan kemampuan dalam mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi," ujarnya.

Hadir dalam rakor tersebut adalah Ketua DKPP RI Heddy Lugito, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Utara Coreman Maruli Tua, perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara Chalil Purba, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara Ardiles Mewoh dan serta pegiat kepemiluan Jerry Sumampow.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Dalam rangka menetapkan Renja ini maka kami menggelar rapat paripurna yang digelar terbuka untuk umum," kata Aaltje Dondokambey, saat membuka rapat paripurna.

Aaltje Dondokambey mengatakan, penyusunan dan penetapan Renja dilakukan DPRD kota Manado, sesuai dengan PP nomor 12 tahun 2018, tentang pedoman penyusunan rencana kerja DPRD provinsi kabupaten dan kota se-indonesia.

Dia mengatakan, Renja disusun berdasarkan ketentuan tersebut, yang mengikuti usulan dari alat kelengkapan dewan kepada pimpinan DPRD kabupaten dan kota maupun provinsi.

Sementara itu wakil ketua DPRD dari fraksi Golkar Meykel Damopolii, mengatakan bahwa ranger tersebut ditetapkan setelah melalui pembahasan badan musyawarah DPRD dengan mempertimbangkan program kerja secara umum.

"Dalam penetapan Renja ini dipertimbangkan juga program-program kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan serta masukan dari alat kelengkapan dewan sehingga disepakati dan ditetapkan dalam rapat paripurna ini," kata Damopolii.

Mengenai rencana kerja dia menuturkan, mulai bisa direalisasikan setelah ditetapkan ini untuk tahun ini, termasuk berbagai kegiatan DPRD di luar kantor untuk menyerap aspirasi masyarakat.

Namun dia pun mengakui dalam penetapan Renja ini, terdapat efisiensi anggaran, dan DPRD menyesuaikan seperti dalam mata anggaran perjalanan dinas dipotong 50 persen lebih dan disepakati bersama untuk dilakukan mengikuti Inpres nomor 1/2025.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Stand Up Paddle merupakan sebuah olahraga air yang berkembang paling cepat di dunia saat ini," pendiri Manado SUP School Drevy Malalantang di Manado, Minggu (16/3/2025).

Dia mengatakan Sekolah Stand Up Paddle Manado pertama di Indonesia yang terakreditasi internasional, di bawah Academy Surfing Instructors (ASI) yang berkedudukan Di Bondi Beach Australia. Beberapa cabang Sekolah SUP ini tersebar di seluruh dunia, di Indonesia berlokasi di Bali dan Manado.

Sementara itu, ASI adalah organisasi pelatihan dan keanggotaan terkemuka di dunia untuk selancar, stand up paddle, dan bodyboarding dengan standar dunia. Organisasi global terkemuka untuk instruktur, pelatih, dan sekolah/penyedia.

Olahraga yang dilakukan dengan cara mendayung berdiri di atas papan ini mulai popular di Indonesia pada 2015, dan mulai digemari di Manado sejak 2022.

SUP School Manado, dirintis atas kolaborasi Gladiator Paddleboard Indonesia Dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pariwisata (STIEPAR) Manado dan Academy Surfing Instructor Australia.

Manado SUP School ini diprakarsai oleh Drevy Malalantang yang adalah pegiat water sport tourism, kayaks & SUP di Sulut dan Mr. Viktor Podsokov Director/ Principal Gladiator Paddleboard Indonesia, salah satu brand SUP yang terkenal di dunia dengan afiliasi SUP instruktur dari Singapura.

Ia menjelaskan tujuan dari pengembangan Sekolah SUP ini adalah untuk memberikan edukasi pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat bagaimana olahraga SUP yang benar, aman, dan menyenangkan.

Dengan hadirnya Sekolah SUP di Manado, diharapkan prestasi olahraga dayung dan atraksi wisata bahari di Sulut akan semakin berkembang dan maju.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Forum ini sebagai wadah refleksi terhadap proses rekrutmen, pembinaan, dan pengelolaan badan adhoc yang telah kita telah lakukan bersama," kata Ketua KPU Sulut Kenly Poluan di Manado, Sabtu (15/3/2025).

KPU Provinsi Sulut menurut dia, bertugas untuk mengidentifikasi dengan mengumpulkan suatu daftar isian permasalahan terkait perekrutan, pembinaan dan pengelolaan badan adhoc dalam melaksanakan tugasnya.

Hal ini bertujuan untuk mengetahui kekurangan maupun kelebihan baik secara internal maupun eksternal, apalagi yang menjadi bahan evaluasi di tiap provinsi maupun kabupaten/kota banyak kesamaan, terutama dalam penerapan regulasi.

"Saya meyakini di setiap daerah punya masalah yang spesifik yang apabila kita dapat elaborasi dan menemukan solusi, itu dapat menjadi acuan serta rujukan perbaikan permasalahan spesifik terkait badan Adhoc," ungkapnya.

Di sisi lain Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan Meidy Tinangon mengatakan, aspek regulasi merupakan elemen krusial dalam evaluasi karena hal ini yang mendasari pembentukan badan adhoc.

“Peraturan-peraturannya apakah sudah cukup, petunjuk teknis melalui keputusan KPU apakah sudah efektif dalam membantu kita dalam proses rekruitment Badan Adhoc, atau masih ada kekurangan. Saya harap melalui evaluasi semacam ini ada informasi lebih spesifik yang dapat diidentifikasi untuk perbaikan dalam tahapan pembentukan Badan Adhoc kedepannya,” ujarnya.

Rapat Evaluasi ini menghadirkan beberapa narasumber, salah satunya Ketua DKPP RI Heddy Lugito selain itu hadir juga Akademisi Unsrat Ferry Liando dan Ketua Bawaslu Sulut Ardiles Mewoh.

Di akhir kegiatan Ketua Divisi Sosdkilih, Parmas dan SDM KPU Sulut Awaluddin Umbola membahas evaluasi pembentukan dan pelaksanaan kerja badan adhoc Pilkada.

Evaluasi tersebut dimulai dari norma pembentukan, pelaksanaan pembentukan, jaminan badan adhoc serta langkah strategis pengelolaan badan adhoc.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kami menyiapkan pembagian bingkisan kepada 200 penerima manfaat serta mengatur pelaksanaan buka puasa bersama yang akan berlangsung di Aula Kemenag Bitung," kata Kepala Kemenag Bitung Yahya W Pasiak di Bitung, Jumat (14/3/2025).

Dia berharap Festival Ramadhan ini bisa berbagi kebahagiaan dengan masyarakat, untuk penerima sementara 200 orang, dan ke depannya jumlah penerima manfaat semakin meningkat.

Festival Ramadhan 2025 menjadi bagian dari program optimalisasi zakat dan wakaf yang diinisiasi oleh Kementerian Agama, sesuai arahan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Melalui kegiatan ini, Kemenag berupaya mendorong semangat berbagi dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.

Selain berbagi bingkisan dan buka puasa bersama, festival ini diharapkan mampu memperkuat nilai kebersamaan dan menumbuhkan semangat gotong-royong di bulan penuh berkah.

Dengan persiapan yang matang, acara ini diyakini akan berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dia juga berharap di bulan Ramadhan ini, umat dan masyarakat akan semakin memperkuat iman dan memperkuat moderasi beragama di Bitung.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Teman-teman bupati, wali kota, kita tidak seragam bajunya. Jadi perlu diseragamkan saran kami," ujar Gubernur Yulius saat 'Rakor Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025' di Manado, Kamis (13/3/2025).

Gubernur mengatakan, memang di Kementerian Dalam Negeri terbatas dari sisi penyediaan perlengkapan, namun perlu diusulkan untuk diseragamkan.

"Senin sampai Jumat pakai seragam apa? Kapan pakai lengan panjang, kapan memakai lengan pendek, kapan pakai seragam yang ada pangkatnya," ujar Gubernur Yulius.

Menurut purnawirawan TNI bintang dua tersebut, penyeragaman penggunaan pakaian bagi kepala daerah sudah diberlakukan di Provinsi Sulawesi Selatan.

"Di kita (penyeragaman pakaian kepala daerah) belum. Saya tidak mengerti apakah itu inisiatif atau memang dari Kemendagri," ujarnya.

Gubernur Yulius berharap Kemendagri bisa memberikan penjelasan terkait dengan penyeragaman pakaian kepala daerah tersebut.

"Kami mohon arahan Kemendagri supaya kita semua hingga di kabupaten dan kota berseragam yang benar. Kalau salah ada push up, kalau disuruh pulang mereka senang," seloroh Gubernur Yulius.

'Rakor Pengelolaan Keuangan dan Asistensi Efisiensi Belanja pada APBD Tahun Anggaran 2025' dihadiri Wamendagri Bima Arya Sugiarto serta pejabat Kemendagri, pejabat instansi vertikal di daerah, forkopimda, kepala daerah, pejabat pemprov serta undangan.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Imbauan kita kepada masyarakat untuk menyerahkan ke pihak kepolisian, Polda Sulut sudah ambil alih untuk proses hukum, sesuai ketentuan berlaku," kata Wakapolda di Manado, Senin (10/3/2025).

Ia mengatakan saat ini kepolisian sementara melakukan penyelidikan kasus tersebut.

Kita juga mengedepankan praduga tak bersalah.

"Pelaku akan kita proses sesuai ketentuan yang berlaku," kata Wakapolda

Kasus penembakan tersebut diduga saat kericuhan terjadi di salah satu lokasi tambang emas di Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, pada Senin sekitar pukul 01.30 WITA.

Penembakan ini diduga dilakukan oknum anggota Brimob Polda Sulut dan menyebabkan korban Fernando Tangkotow (21) meninggal dunia.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]

"Kementerian Agama hadir untuk semua umat beragama dan terus mendukung pembangunan rumah ibadah sebagai bagian dari pelayanan keagamaan yang inklusif," kata Taha, di Manado, Senin (10/3/2025).

Dia mengatakan tata cara pendirian rumah ibadah merujuk pada Peraturan Bersama Menteri (PBM) antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri.

PBM ini, katanya, mengatur persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung.

Kakanwil yang didampingi Kabid Bimas Islam Samsudin Pulu belum lama inj secara resmi melakukan peletakan batu pertama pembangunan Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama Kecamatan Belang Minahasa Tenggara.

Dia berharap agar pembangunan gedung ini bisa berjalan baik hingga selesai dan dapat difungsikan maksimal untuk kepentingan umat.

Ia juga serahkan bantuan pembangunan gereja kepada Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh.

Bantuan diterima langsung oleh Pendeta Switly Umbunan, sebagai perwakilan dari jemaat.

Kakanwil menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur keagamaan bagi semua umat.

Hal ini sejalan dengan semangat moderasi beragama yang menjadi pilar utama dalam menjaga persatuan dan keharmonisan masyarakat.

[Redaktur: Sutrisno Simorangkir]