Sulut.WahanaNews.co, Manado - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan penyuluhan dan penerangan hukum dalam program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) dengan kehadiran Jaksa di Desa Tateli 1, Kecamatan Manadolang, Kabupaten Minahasa.
Kasi Penkum dan Humas Kejati Sulut Theodorus Rumampuk, di Manado, Sabtu (11/5/2024), mengatakan materi yang disampaikan pada Binmatkum itu terkait mekanisme pencegahan dan penanganan penyimpangan dana desa di instansi pemerintah.
Baca Juga:
Bawaslu Manado 'Cover' 677 Pengawas TPS dengan BPJS Kesehatan dan Jaminan Kecelakaan
"Kegiatan ini dilaksanakan agar para Hukum Tua atau kepala desa beserta perangkat di desa dibekali dengan aturan-aturan hukum agar dalam mengelola dana desa dapat sesuai dengan aturan atau petunjuk teknis yang berlaku sehingga dana desa tersebut dapat terserap dengan baik dan digunakan sesuai dengan peruntukannya," katanya.
Ia mengatakan dana desa merupakan bagian dari keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yaitu semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
"Sehingga jika disalahgunakan akan berhadapan dengan masalah hukum," katanya.
Baca Juga:
Resmob Polda Sulut Tangkap Tiga Terduga Pelaku Perdagangan Orang di Manado
Kegiatan penyuluhan hukum Jaksa Masuk Desa ini, lanjut Theo, dilaksanakan sebagai komitmen Kejaksaan RI melalui Kejaksaan Tinggi Sulut untuk bersama-sama dengan masyarakat menjadi garda terdepan mengawal pembangunan yang ada di desa melalui tugas pencegahan agar tidak terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana desa.
Kita tahu bersama bahwa sesuai amanat dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang terimplementasi dalam berbagai Peraturan Pemerintah RI, maka dana desa diberikan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan di desa.
"Oleh karena itu, para Hukum Tua, kepala desa dan perangkat desa diajak untuk kenali hukum, jauhi hukuman, jaga desa dan bangun desa," katanya.
