WahanaNews-Likupang | Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mulai mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang akhir tahun.
Berdasarkan pengalaman, harga-harga bahan pangan akan naik jelang akhir tahun, baik karena tingginya permintaan ataupun berkurangnya stok.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Salah satu penyumbang terbesar inflasi pangan di Tanah Air yaitu beras.
Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) memprediksi harga beras akan naik sampai awal tahun 2023.
Menurutnya, hal tersebut wajar secara historis, dan tidak akan terlalu mendorong kenaikan inflasi pangan.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
“Harga naik, pasti karena memang siklusnya seperti itu, harga beras naik saat panceklik, siklus yang umum dan. wajar terjadi. Berdasarkan data terakhir, sampai akhir Desember masih ada stok 1,8 juta ton,” ujarnya kepada wartawan, Senin (28/11/2022).
Andreas melanjutkan, inflasi dari sektor pangan mestinya masih bisa terjaga. Apalagi, merujuk data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, terdapat stok 1,8 juta ton beras yang tersedia di penggilingan di seluruh Indonesia.
Sementara, Perum Bulog menyampaikan stok beras sekarang hanya tersedia di level 594 ribu ton. Padahal, Pemerintah menargetkan cadangan beras Bulog minimal 1,2 juta ton.
Karena kondisi itu, Bulog meminta untuk melakukan impor beras. Tapi, Andreas mengkritisi rencana impor.
“Kalau dipaksakan impor, katakan masih ada negosiasi, baru masuk 2-3 bulan lagi ketika panen raya, beras impor datang. Lagi pula, sudah tiga tahun ini kita berhasil swasembada beras. Petani pun merasakan harga yang baik untuk mereka. Petani sedang menikmati harga yang bagus untuk padi, gabah kering panen, biar menikmati yang bagus ini,” paparnya.
Lebih lanjut, Andreas meminta Pemerintah mengkaji ulang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih dinikmati petani kecil.
“Perbaiki pola penyaluran KUR, karena paling penting bagaimana dia bisa diakses petani kerja, bukan middle man, petani dengan penggilingan padi atau UMKM. Petani yang on farm yang bisa menikmati KUR kurang dari 1 persen,” tegas Andreas.
Sebelumnya, Airlangga Hartarto Menteri Koordinator bidang Perekonomian dalam Rakortas TPIP-TPID melakukan penyaluran KUR senilai Rp3,1 miliar secara simbolis kepada 10 debitur KUR di wilayah Pontianak untuk mendukung ketahanan pangan.
Pemerintah, lanjut Airlangga juga berupaya untuk mengatasi potensi kenaikan harga jelang akhir tahun.
Beberapa di antaranya dengan memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), penggunaan dana daerah, dan memperkuat kerja sama antar daerah (KAD).
“Pemerintah meminta agar Pemerintah Daerah menggunakan dana daerah terutama untuk mendukung logistik, tadi ada beberapa daerah yang belum menggunakan dana tersebut. TPIP akan membuat surat, agar ini bisa dimanfaatkan dan kemudian beberapa hal yang menjadi catatan bahwa ke depan inflasi perlu ditangani secara lebih baik agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas. Itu bisa dicapai kalau inflasinya bisa ditekan,” ungkap Airlangga.
Esther Sri Astuti Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menyatakan, Pemerintah patut menjaga stok komoditas pangan dan memperkuat serapan pangan lokal jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.
“Inflasi itu kuncinya biar harga tidak naik terus, pertama availability (ketersediaan) dari pangan. Kalau stok pangan terjaga maka demand (permintaan) meningkat, suplai tidak terbatas, artinya cukup, itu tidak akan menaikkan harga. Maka yang harus dilakukan Pemerintah ya jaga stok pangan,” terang Esther.
Dia melanjutkan, selain siklus tahunan inflasi mengalami kenaikan pada bulan-bulan tertentu seperti Natal, Tahun Baru, dan Lebaran, inflasi ke depan juga masih dibayangi ketidakpastian global.
“Khusus untuk tahun depan, inflasi cenderung tinggi karena dampak pandemi belum selesai. Mobilitas relatif belum balik 100 persen. Ditambah konflik Rusia-Ukraina. Itu distribusi komoditas pangan dan energi terhambat,” sebutnya.
Sebagai alternatif, Esther menyarankan Pemerintah juga fokus mengurangi ketergantungan pada komoditas pangan impor.
“Kedua, biar harga tidak naik ya jangan bergantung pada komoditas impor. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri dengan bahan-bahan lokal,” tandasnya. [ast]
