WahanaNews-Likupang | Demi mendukung keberhasilan pariwisata dalam balut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Likupang perlu dipopulerkan.
Pembentukan KEK Likupang ini menjadi narasi penting untuk mengawal keberlanjutan pembangunan.
Baca Juga:
Gelar Naker Expo, Kemnaker Sediakan Puluhan Ribu Lowongan Pekerjaan di Tiga Kota
Analisis Google Trends dalam satu tahun terakhir menunjukkan, pencarian kata kunci likupang berasal dari pengguna di kawasan Sulawesi, khususnya Sulawesi Utara dan Gorontalo.
Potret ini setidaknya menunjukan masih rendahnya popularitas Likupang bagi masyarakat Indonesia secara umum.
Likupang adalah salah satu kawasan di Minahasa Utara, Sulawesi Utara.
Baca Juga:
Sudinkes Jakarta Barat Ingatkan Rumah Sakit Terus Terapkan Pelayanan Berbasis Hospitality
Garis pantai putih menghadap Laut Sulawesi, padang savana, dan kekayaan hayati khas Wallace mewakili sedikit gambaran dari surga di ujung tanduk Pulau Sulawesi ini.
Tak pelak, kawasan ini didorong untuk menjadi kawasan strategis dalam balut Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang.
Pembentukan KEK Likupang diusulkan oleh PT Minahasa Permai Resort Development (MPRD), anak perusahaan Sintesa Group.
Usulan penetapan diterima dalam Sidang Dewan Nasional KEK pada 15 Agustus 2019.
Tak berselang lama, pemerintah mengundangkan PP No 84 Tahun 2019 tentang KEK Likupang pada 10 Desember 2019.
Payung hukum ini meneguhkah langkah pengembangan ekonomi dengan kegiatan utama di bidang pariwisata di kawasan Likupang.
Presiden Joko Widodo kemudian menetapkan Keppres No 16 Tahun 2020 tentang perubahan Keppres No 34 Tahun 2014 tentang Dewan Kawasan KEK Sulawesi Utara pada 30 Juli 2020.
Dengan perubahan ini, Bupati Minahasa Utara ditetapkan sebagai wakil ketua II Dewan Kawasan KEK.
Peraturan tersebut sebelumnya dibuat untuk memayungi pengesahan Dewan Kawasan KEK Sulawesi Utara untuk KEK Bitung.
Berbeda dengan KEK Likupang, KEK Bitung fokus pada industri pengolahan kelapa dan perikanan serta logistik.
KEK Bitung disahkan pada Mei 2014 dan mulai beroperasi pada April 2019.
Selanjutnya, Bupati Minahasa Utara menerbitkan Keputusan Bupati No. 167 Tahun 2020 untuk menetapkan PT MPRD sebagai pengembang dan pengelola KEK Likupang.
PT MPRD pun menguatkan langkah kerja dengan PT Pengembang Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).
Sebanyak 211 homestay telah dibangun di tiga desa sekitar KEK Likupang.
Pada 6 Maret 2021, keduanya menandatangani Kerangka Kerja Sama Pembentukan Badan Usaha Pengembangan dan Pengelolaan (BUPP) dalam jangka waktu dua tahun.
KEK Likupang saat ini berusia dua tahun sejak ditetapkan.
Dalam waktu kurang dari tiga tahun, KEK Likupang perlu menarik investasi sedikitnya Rp 7 triliun jika hendak memenuhi harapan pemerintah.
Secara umum, pemerintah memasang target investasi Rp 7 triliun-Rp 70 triliun di tiap KEK pada 2024.
Dalam rancangan awal, PT MPRD berkomitmen untuk berinvestasi sebesar Rp 2,1 triliun.
Angka tersebut terdiri dari 30 persen aset dan 70 persen pinjaman. Investasi ini diharapkan dapat menarik investasi sebesar Rp 5 triliun hingga tahun 2040.
Pembangunan tahap pertama direncanakan pada 2020-2023 pada area seluas 92,9 hektar dengan investasi Rp 914 miliar.
Luas tersebut berarti 47,1 persen dari total luas lahan yang dikuasai sebesar 197,4 hektare.
Rinciannya, 155 hektar berstatus sertifikat hak guna bangunan (SHGB) dan 42,4 hektar berstatus sertifikat hak milik (SHM).
Sayangnya, pandemi Covid-19 berdampak pada proses pembangunan KEK.
Project Development Head PT MPRD Paquita Widjaja Rustandi menerangkan investasi yang direncanakan berasal dari pinjaman perbankan tertunda.
”Sebanyak 70 persen dari investasi Rp 2,1 triliun berasal dari loan. Imbas dari Covid-19, pinjaman yang dijanjikan oleh perbankan belum terealisasi,” paparnya dalam wawancara daring, Senin (24/1/2022).
Investasi dari pelaku usaha juga turut tertunda.
Laporan Akhir Tahun 2020 dari Dewan Nasional KEK merangkum kendala yang dihadapi dalam penanaman investasi adalah kesulitan melakukan promosi pada investor dan survei lokasi untuk kajian perencanaan.
Di tahun 2020, PT Artha Prakarana tercatat berkomitmen menaruh investasi sebesar Rp 70 miliar untuk bisnis resort dan beach club.
Sejumlah pelaku usaha lain juga disebut berkomitmen untuk berinvestasi, seperti Maestro & Partner dengan pembangunan resor mewah, Sejuta Rasa Carpedia dengan pembangunan beach club, dan Dune World dengan resor menyelam mewah.
Dukungan dari pemerintah tecermin salah satunya dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Kementerian PUPR telah merealisasikan Paket Pembangunan Jalan Akses menuju Kawasan KEK Likupang tahun anggaran 2019-2020 dengan total anggaran mencapai Rp 163,7 miliar.
Rilis Kementerian PUPR pada Oktober 2021 menyebut ruas jalan di DPSP Manado-Bitung–Likupang telah rampung dikerjakan.
Rinciannya, preservasi Jalan Girian (Bitung)–Likupang sepanjang 46,67 km, jembatan sepanjang 152,2 km, peningkatan Jalan Pantai Pulisan sepanjang 2,8 km, dan penggantian Jembatan Marinsow.
Kementerian PUPR juga telah melaksanakan program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta) di Manado-Likupang dengan renovasi dan rehabilitasi 263 unit rumah Desa Marinsow, Pulisan, Kinunang dan Kelurahan di Pulau Bunaken.
Rumah tersebut dapat dimanfaatkan sebagai usaha rumah tinggal atau homestay.
Dalam jajaran KEK dengan kegiatan utama pariwisata, Likupang menjadi KEK keempat yang memiliki kegiatan tunggal di sektor pariwisata.
Tiga KEK lainnya adalah KEK Tanjung Lesung (Banten), KEK Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan KEK Tanjung Kelayang.
Ketiganya telah beroperasi rata-rata tiga tahun setelah ditetapkan.
KEK Tanjung Lesung adalah KEK pertama berbasis pariwisata.
KEK di Pandeglang, Banten ini berada di area seluas 1.500 hektar.
KEK Tanjung Lesung ditetapkan pada Februari 2012 dan mulai beroperasi pada Februari 2015.
Meski sama-sama bergerak di pariwisata, KEK Likupang mengusung semangat wisata berkelanjutan.
Konsep wisata berkelanjutan semakin kokoh melandasi rencana pembangunan KEK Likupang.
Paquita menyebut krisis pandemi Covid-19 justru menjadi berkah tersamar untuk memikirkan konsep pariwisata pascapandemi.
”Pandemi Covid-19 membawa blessing in disguise dalam memikirkan pariwisata yang tidak hanya ramah lingkungan, tapi melampaui itu. Kita tidak fokus ke massive tourism yang justru akan berdampak buruk pada lingkungan,” tuturnya.
KEK Likupang berkomitmen untuk mendahulukan pengembangan masyarakat dan komunitas.
Layanan, infrastruktur, dan dukungan bisnis lainnya didesain dengan bertumpu pada ekonomi ramah lingkungan.
Akhirnya, KEK Likupang diharapkan menjadi model percontohan kawasan wisata dengan energi bersih di semua lini. [rda]
