WahanaNews-Likupang | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan rapat koordinasi dan evaluasi percepatan penurunan stunting dan rembuk stunting tingkat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).
Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula Kota Manado, Kamis (8/9/2022).
Baca Juga:
Wamen Isyana Tinjau SPPG Binjai, Dorong Percepatan Zero Stunting di 2026
Sekertaris Utama BKKBN Drs Tavip Agus Rayanto dalam sambutannya mengatakan angka stunting di Sulut berada 21 persen, dengan jumlah penduduk yang tidak banyak.
Namun, Presiden Jokowi menginginkan penurunan angka stunting harus berada diangka 14 persen.
"Artinya kalau sisa waktu ini sampai tahun 2024, berarti tugas dari pemerintah provinsi cukup berat harus menurunkan diatas empat poin per tahun, padahal kalau kita melihat trend penurunan 5 tahun dulu turunnya hanya 5,3 persen. Jadi harus ada kerja tidak seperti biasanya" ujarnya.
Baca Juga:
Perubahan Iklim Picu Stunting, Dokter Anak Peringatkan Dampaknya pada Gizi Anak
Oleh karenanya, Rayanto mengimbau Pemerintah harus ada pendampingan pada level mikro yang harus dipastikan pada presisi jalan, lintas sektoral dipastikan harus optimal serta peran untuk non goverment.
"Karena yang tadi saya sampaikan, anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) masih belum optimal untuk pemberian makanan tambahan, khususnya yang pabrikan maupun pangan lokal," jelasnya.
Dia pun mengungkapkan alasan BKKBN mengangkat Danrem 131/Santiago Brigjen TNI Mukhlis sebagai bapak asuh anak stunting.
