WahanaNews-Likupang | Pemprov Sulut terus mematangkan persiapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Bumi Nyiur Melambai yakni KEK Bitung dan KEK Likupang.
Penjabat Sekprov Sulut, Asiano Gamy Kawatu mengatakan, KEK saat ini masih dikebut pembangunannya sedikit terhambat karena adanya pandemi Covid-19.
Baca Juga:
Kenang Ryanto Ulil, Brigjen TNI Elphis Rudy: Saya yang Antar Dia Jadi Polisi, Kini Antar ke Peristirahatan Terakhir
Namun, kondisi saat ini sudah mulai melandai, sebab itu percepatan pembangunan di kedua KEK itu segera terealisasi.
''Ini momentum Covid-19 makin lama makin landai, penanganan KEK harus segera dilakukan," ujar Asiano Gamy Kawatu saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Rencana dan Program Kerja Tim Teknis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industri dan Pariwisata Provinsi Sulut, Jumat (18/3/2022) di Hotel Sintesa Peninsula Manado.
Jangan sampai, kata dia dua KEK di Sulut ini dibatalkan.
Baca Juga:
OTT di Bengkulu, KPK Amankan 8 Pejabat dan Sita Sejumlah Uang Tunai
"Ada rasa pesimis KEK. Tapi sebagai bagian dari orang-orang ditugaskan percepatan pembangunan, torang harus punya optimisme. Optimisme kalau macet apalagi mati percuma torang bicarakan ini," katanya.
Ia mengatakan, perlu adanya integrasi dua daerah tersebut pun meyakini Sumber Daya Manusia (SDM) yang dipercayakan untuk terlibat dalam pembangunan dua KEK tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut Jenny Karouw mengatakan untuk perkembangan KEK Bitung waktu lalu di lokasi sempat diduduki warga, kini sudah direalokasi
"Saat ini tidak ada lagi masalah. Kini sementara dibangun pagar mengamankan lokasi," ujar Mantan Kadis Perindag Sulut ini.
KEK Bitung berpeluang mengarah ke pembangunan logistik hub.
Sementara untuk KEK Pariwisata Likupang, kata dia, telah dilakukan peletakan batu pertama pembangunan hotel oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, beberapa waktu lalu.
Fasilitas penunjang seperti jalan menuju KEK Pariwisata akan segera dibangun.
"DED dengan dikerjakan Dinas PUPR. Untuk anggarannya diperkirakan 10 miliar untuk dua jalur. Apakah APBN atau APBD," kata dia
Untuk kelembagaannya diminta segera dilengkapi karena belum jelas.
"Kantor administrator perlu cepat dibangun," kata Mantan Kadis Perkebunan Sulut ini.
Hadir dalam rapat ini, di antaranya Kepala Dinas PUPR Sulut Alexander Wattimena, Kepala Dinas Pariwisata Sulut Henry Kaitjily, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Sulut Flora Krisen, Perwakilan Pemkab Minut dan Bitung serta stakeholder terkait. [rda]
